ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Hingga hari ke-4 aksi blokade jalan poros yang menghubungkan antara Kabupaten Konawe dengan sejumlah daerah di Sulwesi Tenggara (Sultra) tepatnya di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Konawe yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Kecamatan Puriala Bersatu (AMKPB) belum mendapat respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Jenderal lapangan (jendlap) aksi, Widodo mengatakan, hari pertama penutupan jalan, Pemprov Sultra hanya mengirimkan perwakilan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk menemui massa aksi. Sayangnya perwakilan yang diutus hanya kepala seksi dan tak mampu memberikan jaminan kapan realisasi perbaikan jalan di wilayah itu.
“Tuntutan kami sangat jelas, yakni meminta Gubernur dan anggota DPRD dari Dapil Konawe-Konut untuk datang menemui masyarakat dan memberikan jaminan bahwa perbaikan jalan poros Lambuya – Motaha segera direalisasi, paling tidak ada jaminan bahwa proyeksinya masuk APBD 2021,” ungkap Widodo di lokasi pemblokiran jalan, Sabtu (7/11/2021).
Dengan sikap Gubernur Sultra yang terkesan apatis terhadap aspirasi masyarakat Kecamatan Puriala, menunjukkan bahwa moral Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra telah mati. Kata dia, pihaknya tidak akan pernah membuka blokade jalan hingga pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan di sepanjang wilayah Kecamatan Puriala dan Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe.
“Sikap kami jelas, kami tidak akan pernah membuka blokade jalan sampai kapanpun, kecuali pemprov sudah menurunkan alat berat untuk melakukan perbaikan. Tetapi jika hal ini belum ada, kami tidak perduli mau satu bulan atau satu tahun, kami akan tetap menutup akses jalan,” imbuhnya.
Pantauan awak media di lokasi aksi, sebagau bentuk kekecewaan masyarakat atas belum adanya respon dari Pemerintah Provinsi, mereka membuat keranda mayat dan pataka pocong bertuliskan Ali Mazi lengkap dengan potongan gambar Gubernur Sultra. Massa juga membentangkan spanduk bertuliskan “Turut Berduka atas Matinya Moral H. AliMazi”.
Sebagai informasi, poros Lambuya – Motaha merupakan salah satunya akses yang menghubungkan antara Kota Kendari dengan sejumlah daerah di Sultra, jalur ini merupakan akses ekspor-impor bahan dari dan ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejak terputusnya Jembatan Sampara dan Jembatan Rahabangga jalur ini ramai dilewati kendaraan ekspedisi berkapasitas besar, sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang sangat parah di sepanjang wilayah Kecamatan Puriala dan Kecamatan Lambuya.
Sejak Rabu (4/11/2020) lalu, massa AMKPB melakukan aksi demonstrasi yang berujung pemblokiran jalan untuk semua jenis kendaraan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya perbaikan jalan oleh Pemerintah Provinsi Sultra. (a)
