ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), memaksimalkan pembayaran sistem non tunai pada setiap transaksi keuangan. Tak hanya aparatur sipil negara (ASN) saja, pegawai harian lepas (PHL), kontrak proyek, sampai kegiatan lainnya yang menggunakan anggaran negara juga diberlakukan sistem non tunai.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konut, Marthen Minggu mengatakan, sistem pembayaran non tunai di wilayah Konut sudah diperketat sejak awal 2019. Bentuk pembayaran tunai tidak diberlakukan lagi.
Sistem pembayaran non tunai dilakukan dengan cara tanpa menggunakan uang tunai seperti yang pada umumnya. Pengoperasian program non tunai, menggunakan cek atau bilyet giro (BG) dan alat pembayaran lainnya seperti kartu ATM, kartu kredit, dan prabayar.
Baca Juga : Masuk Masa Transisi, Pemda Konut Fokus Benahi Lokasi Banjir
“Untuk pembayaran non tunai di Konut sebenarnya sudah diberlakukan, seperti pembayaran gaji pegawai. Sekarang ini kita perketat lagi untuk semua bentuk transaksi pembayaran baik yang menggunakan anggaran APBD maupun APBN,” kata Marthen, Jumat (5/7/2019).
Sistem non tunai merupakan program nasional yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana dan bentuk kejahatan lainnya dalam mengelola anggaran. Dalam program tersebut, pemerintah setempat bekerja sama dengan pihak Bank Sultra sebagai mitra layanan non tunai.
Dia menambahkan, pembayaran non tunai juga diberlakukan pada pengelolaan dana desa. Pada setiap transaksi pembayaran program kegiatan fisik maupun pemberdayaan desa dan honor aparat sudah menggunakan sistem non tunai.
“Seperti gaji pegawai itu langsung ditransfer ke rekening bersangkutan. Juga pada kontrak atau proyek, setelah sudah selesai dan rampung pertanggungjawabannya maka ditransfer ke rekening perusahaan yang mengelola kegiatan itu, bukan lagi dari tangan ke tangan,” tukasnya. (B)
