ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui inspektorat daerah setempat menggelar focus group discussion (FGD) mengenai pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, akuntabel dengan risk manajemen yang handal dan profesional.
Bupati Wakatobi melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesehatan Masyarakat, Nursidiq mengapresiasi perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengawal semua tahapan penyusunan dan pengendalian risiko di setiap pemerintah kabupaten/kota.
“Tentu saja itu untuk memberikan yang terbaik, bagi kepentingan pembangunan daerah, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Wakatobi agar dapat meningkatkan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Wakatobi menuju level 3. Mudah-mudahan tahun ini dapat kami capai,” katanya di Wangiwangi Selatan (Wangsel), Senin (5/4/2021).
Dalam kesempatan itu, ia mengimbau kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih proaktif menyediakan data dan informasi yang valid.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen risk analisis yang risikonya bisa dikendalikan atau diminimalisir demi ketercapaian tujuan, sasaran, target dan indikator eencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis (Renstra), dan rencana kerja (Renja) OPD, baik untuk saat ini maupun untuk periode yang akan datang.
Auditor Pertama BPKP Perwakilan Sultra, Fajri Kurniawan menjelaskan manajemen risiko itu salah satu bentuk bagaimana pemda mencapai tujuan dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
“Jadi kita harus memitigasi risiko sehingga nanti tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik,” ungkapnya.
Dijelaskan, risiko itu ada tiga yakni risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional.
Menurutnya, manajemen risiko penting agar bisa menghindari hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan organisasi.
“Jadi tujuan organisasi itu bisa tercapai, namun pasti ada hambatan dalam proses menuju pencapaian itu,” jelasnya.
Manajemen risiko ini, kata dia, mengelola agar jangan sampai ada hal-hal yang menghambat pada saat proses pencapaian tujuan organisasi itu sendiri.
“Intinya manajemen risiko itu adalah, bagaimana usaha kita mencapai tujuan dengan meminimalisir risiko dalam proses pencapaiannya. Karena resiko itu selalu ada di mana-mana,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kabupaten Wakatobi, Aliana, berharap proses penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya, RPJMD yang disusun pada periode berikutnya bisa berdasarkan atas manajemen risiko.
“Sehingga nanti dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih mengedepankan hal-hal yang bisa menghambat untuk kita eliminasi,” tutupnya. (b)
