ZONASULTRA.COM, LAWORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PP dan KB (DP3APPKB) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi pengarusutamaan gender (PUG), yang dilaksanakan di aula kantor Bappeda Mubar, Senin (20/7/2020).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Mubar Hidayat menjelaskan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga nonkementerian, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan.
Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi agar mendapatkan penjelasan dan pencerahan tentang PUG dan implementasinya.
“Untuk PUG di Mubar ini belum maksimal. Kita masih perlu banyak memahami dan belajar tentang PUG ini,” kata Hidayat.
Baca Juga :
Pemkab Mubar Bentuk Tim Kolektor Retribusi
Mantan Kadinkes Mubar ini berharap ke depan PUG di Mubar dapat berjalan sesuai rencana. PUG di Mubar ini merupakan suatu tantangan untuk mendapatkan penghargaan sebagai daerah responsif gender.
Sementara Kepala Dinas P3APPKB Sultra Andi Tenru Silondae mengungkapkan bahwa Mubar merupakan kabupaten keenam dari delapan kabupaten yang dipilih untuk sosialisasi PUG ini.
Lanjut dia, PUG merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan.
“Kita memilih Mubar karena melihat komitmen pemkab yang tinggi dan kuat terhadap pengarusutamaan gender. Kita ketahui selama ini, Sultra punya rapor merah. Tentunya, kita akan terus bekerja untuk mendapatkan rapor hijau dengan melaksanakan sosialisasi PUG ini,” ucapnya.
Andi Tenri berharap Mubar dapat menjadi ikon Sultra dalam mendongkrak dan menghilangkan rapor merah ini. Untuk itu, pihaknya selalu mendukung daerah untuk mendapat responsif gender. (b)
