ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menghimbau nelayan melengkapi persyaratan legalitas usaha sektor perikanan yang mereka kerjakan. Legalitas tersebut sebagai prasyarat agar para nelayan bisa mendapatkan modal Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kendari, Agus Salim mengatakan sejauh ini nelayan banyak yang belum memenuhi persyaratan tetsebut. Sehingga berdampak pada sulitnya akses mereka untuk memperoleh program KUR.
Agus Salim menambahkan, saat ini rata-rata usaha perikanan belum dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Jadi hal inilah yang menjadi kendala utama buat mereka mendapatkan bantuan.
“Untuk mendapatkan KUR maka dokumen atau legalitas SITU dan SIUP menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh kelompok nelayan,” jelasnya, di ruang kerjanya, Rabu (21/2/2018).
Jadi tuturnya, bagi kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan KUR pihkanya menganjurkan agar segera mengurus SITU dan SIUP.
Adapun untuk proses pengurusannya lanjut Agus Salim, pihanya bisa memfasilitasi para kelompok nelayan ke Dinas terkait di Kota Kendari. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan pihaknya kepada kelompok nelayan di Kota Kendari.
“Kami inginkan bagaimana seluruh kelompok nelayan di Kota Kendari bisa berkembang dengan baik. Jadi kami menghimbau agar mereka mengurus legalitasnya terlebih dahulu agar bisa jauh lebih berkembang lagi,”tuturnya.
Sementara itu salah seorang ketua kelompok nelayan, David Herman mengungkapkan, banyak nelayan yang memang tidak memiliki legalitas usaha termasuk dirinya. Maka dari itu dia pun berjanji akan melengkapi persyaratan dari pemerintah agar dirinya bisa mendapatkan dana KUR.
Saat ini ungkapnya, kelompok nelayan yang diketuainya memang membutuhkan bantuan tambahan modal. Salah satu solusi yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari adalah dengan mengusulkan bantuan melalui dana KUR.
“Kami saat ini memang membutuhkan tambahan modal usaha. Jadi kalau memang berkas seperti itu yang dibutuhkan untuk merealisasikan usulan bantuan kami akan kami lengkapi,”terangnya. (B)
