ZONASULTRA.ID, WANGI-WANGI -Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus menimba ilmu (studi tiru) pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (22/6/2022).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengungkapkan, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkot Mojokerto, salah satu yang menjadi prioritas adalah pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya lokal.
Berdasarkan prioritas tersebut, Pemkot Mojokerto mendapatkan lokasi prioritas (Lopri) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata tematik terintegratif, yaitu pembuatan kawasan bahari Majapahit.
“Karena pariwisata adalah prioritas baru bagi pemerintah Mojokerto maka kami perlu menimba ilmu. Sehingga kami hadir ke Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu dari daerah di Indonesia yang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya di bidang pariwisata,” ujar Ika saat ditemui di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Wakatobi.
Kata Wali Kota Mojokerto, dalam hal pengelolaan pariwisata, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Mojokerto adalah kota metropolis yang menjadi penyangga ibu kota Surabaya, sementara Wakatobi memiliki potensi wisata berbasis alam. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik bagi daerahnya untuk bisa melihat potensi wisata Wakatobi.
Di tempat yang sama, Bupati Wakatobi Haliana mengatakan, baru-baru ini Dinas Pariwisata (Dispar) Wakatobi diundang ke Sumatera Barat (Sumbar) oleh Bappenas untuk menyampaikan pengelolaan dan desain-desain atau perencanaan pengelolaan di Kabupaten Wakatobi.
Sehingga aset-aset di daerah tidak ditelantarkan tetapi bisa termanfaatkan secara baik. Berguna bagi masyarakat dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi.
“Alhamdulillah kalau untuk pariwisata kita dari KSPN DAK pariwisata penugasan tematik dan terintegrasi, ini yang menjadi kelebihan kita. Salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan aset-aset setelah diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda). Mungkin ini yang jadi salah satu studi tiru. Harapan kita juga memang semua ini bisa berguna untuk masyarakat Mojokerto, apalagi ini hal baru,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kunker Wali Kota Mojokerto tersebut diikuti oleh 40 orang terdiri dari anggota forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), sekretaris daerah (Sekda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Wali Kota Mojokerto selaku pimpinan rombongan. (b)
Kontributor: Nova Ely Surya
Editor: Jumriati
