ZONASTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menggelar Forum Group Diskusi (FGD) terkait pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat Kantor Gubernur pada Jumat (12/07/2019). Kegiatan ini dimaksud untuk
mengidentifikasi potensi kerja sama pada kawasan pariwisata nasional, dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bidang Pendidikan vokasi di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembatuan dan Kerja Sama Kemendagri Sugiarto menjelaskan, sebagai daerah yang masuk dalam program nasional tahun 2019, Pemerintah pusat ingin memberikan pendidikan vokasi, terkait potensi kerjasama pada kawasan pariwisata secara nasional.
“Di Bapenas dan kami dari pusat bertugas menfasilitasi, untuk melakukan pembinaan antara Pemda dan Pemerintah Pusat. Pemda dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) ataupun Pemda dengan beberapa pihak. Di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator karena kita adalah rekan yang berkerjasama,” terangnya.
Baca Juga : Anggaran Kurang Jadi Alasan 14 Kepala OPD Pemprov Sultra Masih Dijabat Plt
Menurutnya, dengan adanya kegiatan FGD ini diharapkan dapat membantu Pemda dalam meningkatkan potensi pengelolaan pariwisata melalui pendidikan vokasi. Terlebih lagi, bidang pariwisata dapat menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sultra, dengan menggandeng seluruh pihak untuk turut berkontribusi.
“Seperti perhotelan, travel, penerbangan dengan Pemda untuk melakukan MoU Perjanjian Kerja Sama (PKS). Jadi ketika ada kebutuhan hotel, seperti masalah resepsionis atau hal lain. Pada intinya pemerintah pusat kita mendukung apa yang diusulkan oleh pemda,” ujarnya.
Sugiarto menambahkan, dalam pengembangan sektor Pariwisata dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, guna memberikan pelayanan serta kepuasan terhadap wisatawan.
Baca Juga : Pemprov Sultra Dorong Pengoptimalan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama dan Komumikasi Publik Setda Sultra, Harmin Ramba mengungkapkan, untuk mendukung potensi kerjasama pada kawasan pariwisata secara nasional, Pemerintah Pusat tengah menggarap Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
“Itu nanti outputnya, akan ada MoU antara Gubernur dengan kelompok mitra pengola pariwisata. Apakah travelernya, hotelnya, industrinya. Kita juga akan melakukan PKS dengan mitra kerja sama seperti kelompok UMKM dibawahnya, atau sekolah-sekolah yang menangani pariwisata,” ucapnya. (b)
