ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Puluhan warga Kabupaten Wakatobi yang tergabung dalam Barisan Orator Masyarakat (BOM) Kepulauan Buton (Kepton) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Wakatobi, Senin (28/10/2019).
Mereka menuding Bupati Wakatobi Arhawi pembohong dan penghianat NKRI.
Pasalnya, saat pelantikan anggota DPRD Wakatobi periode 2019-2024 belum lama ini, Arhawi mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Wakatobi bukan lagi milik Wakatobi, bukan milik Sulawesi Tenggara ataupun milik Indonesia, melainkan milik dunia.
“Ingat bos, NKRI harga mati,” kata Jendral Lapangan Roziq Arifin
dalam orasinya di depan kantor Bupati Wakatobi, Kecamatan Wangiwangi.
Demo tersebut sekaligus deklarasi mengeluarkan mosi tidak percaya atas lima janji Arhawi yang dinilai tak kunjung direalisasikan.
Pertama janji Arhawi menyalakan listrik 24 jam di Pulau Kaledupa, Tomia, dan Binongko.
“Bupati Wakatobi juga pernah mengatakan akan turun berkantor selama tiga bulan bergiliran di masing-masing kecamatan di masa jabatannya ketika jadi bupati, tapi tidak ada yang terealisasi,” ujarnya.
Begitupula dengan janji akan menempatkan dokter spesialis di masing-masing kecamatan serta pemekaran Pulau Kapota menjadi kecamatan, dinilai sebagai pembohongan.
“Dan katanya akan mensejahterakan rakyat Wakatobi, faktanya merugikan sebab tanah masyarakat Wakatobi yang diambil oleh pemerintah tidak ada ganti rugi tanah,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Wakatobi, Kamaruddin mengatakan, bupati Arhawi telah mengambil langkah-langkah untuk menyalakan listrik 24 jam di Kaledupa, Tomia dan Binongko. Bahkan saat ini di Pulau Tomia listrik telah menyala selama 24 jam.
Dikatakan, pada 2017 lalu Arhawi telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Makassar.
Sehingga pemerintah daerah (Pemda) mengganggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli mesin listrik.
“Namun tiba-tiba dari PLN menyurat untuk pembelian mesin di Kaledupa dan Tomia mereka yang beli. Sehingga pemda hanya membeli dua mesin untuk Binongko dan satu masinnya sudah digunakan,” terangnya.
Alasan Kaledupa dan Binongko belum menyala 24 jam karena masih dalam proses pembangunan jaringan listrik dan infrastruktur penunjang listrik seperti tangki minyak yang saat ini sedang berjalan.
“Binongko harusnya sudah bisa 24 jam namun yang menjadi soal tangki minyak. Karena tangki minyak saat ini hanya bisa menampung, persediaan minyak untuk sebulan dengan menyala 12 jam,” jelasnya.
Jika dipaksakan menyala 24 jam maka hanya menyala sampai setengah bulan saja.
“Jadi sedang dalam proses mengupayakan pembangunan tangki dan jaringan listrik lainnya. Kaledupa lagi sedang dalam proses pembangunan jaringan listrik,” ungkapnya.
Meski listrik merupakan tanggung jawab PLN, lanjut dia, namun pemerintah juga terus berupaya agar listrik menyala 24 jam di seluruh Wakatobi.
“Tahun 2019 ini pemda menggarkan Rp3 miliar lebih khusus untuk perbaikan jaringan dan infrastruktur penunjang listrik,” paparnya.
Kepala Seksi (Kasi) Promosi Kesehatan (Promkes) dan pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Wakatobi, Nurhasli mengungkapkan, penempatan dokter spesialis di setiap puskesmas atau kecamatan tidak dapat dilaksanakan karena terbentur aturan. Dokter spesialis harus ada di pelayanan tingkat rujukan, di atasnya puskesmas.
Dalam UU Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009, dan Permenkes Nomor 75 tahun 2016, kata dia, dijelaskan penempatan dokter spesialis hanya bisa dilakukan di rumah sakit.
Namun pemda tetap mengupayakan pelayanan dokter spesialis di setiap pulau yang ada di Wakatobi dengan cara pelayanan dokter spesialis mobile.
Bahkan melalui program Nusantara Sehat, Pemda Wakatobi mendapatkan 100 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka ditempatkan di seluruh puskesmas yang ada di Wakatobi. (b)
