ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat, realisasi penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah ini masih didominasi oleh sektor perdagangan. Baik itu dalam skala besar maupun eceran. Jumlahnya mencapai 55,14 persen dari total kredit yang disalurkan.
Sementara distribusi penyaluran KUR di sektor lainnya seperti perikanan hanya sebesar 5,29 persen. Sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi hanya 1,09 persen.
Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan 1,82 persen. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan 24,73 persen. Pada sektor industri pengolahan distribusi penyaluran sebesar 6,79 persen.
Sedangkan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0,02 persen. Dilanjutkan dengan sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa 0,20 persen. Sektor jasa pendidikan 0,02 persen. Terakhir, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, dan hiburan sebesar 4,91 persen.
Padahal, pemerintah menginginkan penyaluran KUR ini bisa lebih merata ke semua sektor. Sebab, Sultra memiliki banyak potensi, misalnya di sektor kelautan dan perikanan serta pertanian. Bukan hanya melulu soal perdagangan saja.
Hal ini tentu tidak menjawab visi penyaluran KUR oleh pemerintah, sebagaimana tujuannya yakni mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Kanwil DJPb Sultra Ririn Kadariyah mengakui, realisasi KUR di Sultra memang lumayan bagus, tetapi realisasinya lebih banyak pada sektor perdagangan.
“Yang terjadi saat ini masih dominan sektor perdagangan. Kita inginnya bisa lebih merata ke sektor lainnya,” ujar Ririn ditemui usai membuka kegiatan sosialiasai KUR dan pembiayaan UMi di Aula Kanwil DJPb, Kamis (21/12/2017) kemarin.
Sebisanya, lanjut Ririn pihaknya bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga terkait akan mendorong realisasi penyaluran KUR untuk semua sektor. Contohnya, pengembangan UMKM di sektor perikanan untuk lebih dimajukan. Mengingat, sektor ini digadang sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi baru di Sultra.
“Termasuk pula sektor pertanian yang juga berpotensi untuk didorong pengembangan UMKM,” tambahnya.
Dia meminta pihak Pemda harus berperan aktif untuk ikut mendorong dan mengembangkan UMKM. Tentunya, dengan cara mendata pelaku UMKM di wilayah masing-masing yang masih perlu bantuan permodalan. (C)
Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Abdul Saban
