ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi diduga mendapat intimidasi agar mendukung salah satu calon legislatif (caleg) pemilu 2019. Hal itu tengah menjadi pembicaraan masyarakat Wakatobi, salah satunya ada di media sosial.
Akun facebook.com (FB) Fitri Fitriani BinoNgko melalui postingan di grup FB “Binongko bersatu” turut membahas dugaan tersebut. Di postingan itu, fitri menanyakan tanggapan anggota grup tentang gerakan pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang menakut-nakuti semua anggota yang tergabung di kelompok peserta PKH di pulau Binongko untuk mendukung salah satu caleg tertentu.
“Dan seandainya tidak mengikuti arahannya maka diancam untuk dibuka dari keanggotaan anggota PKH tersebut. Padahal kita tahu bahwa PKH adalah program Presiden melalui Kemensos yang dikhususkan ke masyarakat yang tidak mampu untuk kesejahteraan mereka yang tergabung di kelompok PKH tersebut,” ungkap Fitri dalam postingannya, sejak Kamis (14/2/2019) lalu.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Koordinator PKH Kabupaten Wakatobi, Sarman Samara mengatakan dirinya telah mendengar adanya isu tersebut. Dia akan memanggil pendamping PKH yang ada di pulau Binongko guna memastikan info tersebut.
“Saya lagi panggil pendampingnya, nanti bukti-bukti kuat yang bakal menentukan sanksinya, kalau memang betul terjadi hal itu, dan ada sanksi program,” katanya via WhatsApp, Senin, (18/2/2019).
Sarman juga mengatakan bahwa program PKH adalah program nasional yang tidak ada sangkut pautnya dengan caleg yang saat ini sedang berkompetisi. “PKH adalah program resmi pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI). Tidak ada kaitannya dengan para caleg-caleg,” ungkapnya.
Dia mengimbau dan berharap kepada seluruh pendamping PKH yang tersebar di Kabupaten Wakatobi agar selalu menjaga sikap profesional dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat.
Sementara itu, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wakatobi, Arifin mengatakan, kalau memang ada indikasi intimidasi atau pemaksaan kepada para pendamping PKH untuk mendukung caleg tertentu, maka itu menjadi ranah dugaan pidana dan menjadi wewenang kepolisian. (B)
Kontributor : Nova Ely Surya
Editor : Muhamad Taslim Dalma
