ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Pemilihan Bupati (Pilbup) di Kabupaten Konawe pada 2018 mendatang diprediksi menjadi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra), dibandingkan dengan Baubau dan Kolaka.
Hal ini terungkap melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam kegiatan Grand Launching IKP Pilkada 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).
Anggota Bawaslu Provinsi Sultra Munsir Salam mengatakan, penyebab kabupaten Konawe teridentifikasi sebagai daerah paling rawan pada proses Pilkada disebabkan antara lain adanya pengalaman masa lalu, baik saat melakukan Pilbub sebelumnya maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
“Konawe itu kenapa tinggi? Pada aspek penyelenggara pernah ada beberapa kali pemberhentian anggota KPUD, baik dalam pelaksanaan Pilcaleg maupun Pilbup,” kata Munsir Salam saat ditemui usai mengikuti Grand Launching IKP Pilkada 2018 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).
Menurutnya, pada waktu itu penyelenggara melakukan prosedur tidak benar terhadap hasil pemungutan suara di TPS, yakni tidak langsung membawa surat suara ke PPK, melainkan mampir ke suatu tempat.
Selain penyelenggara, dari aspek konstentasi Konawe juga tinggi. Karena pasangan calon pertahan juga akan maju kembali. Hal ini yang menurut Kordiv Pengawasan, Bawaslu Sultra rawan dengan penggunaan fasilitas negara dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).
(Baca Juga : Indeks Kerawanan Pilkada 2018, KPU Sultra Anggap Semua Daerah Rawan)
ASN diharapkan dapat menjaga netralitasnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar tidak terpengaruh dengan upaya-upaya tim paslon untuk memenangkan jagoannya.
Sedangkan para kandidat yang melakukan praktek money politik akan didiskualifikasikan oleh Bawaslu.
“Data IKP ini dapat dijadikan masukan bagi semua pihak bukan hanya Bawaslu, tapi juga Kepala Daerah, pihak keamanan juga bisa menggunakan data ini untuk berperan dalam tugas dan kewenangan masing-masing sehingga kerawanan ini tidak benar-benar terjadi,” tutup Munsir.
Semntara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra Hidayatullah mengakui, penyelenggaraan Pilkada dan Pileg di Konawe pada periode lalu memang ditemukan banyak masalah.
“Untuk Konawe, dulu banyak masalah korupsi. Dan soal Pileg 2014, DKPP memberhentikan 2 anggota KPU Konawe yaitu ketua dan salah seorang anggotanya,” ujar Dayat. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Abdul Saban
