ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Pimpimpan Daerah (DPD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Agus Sana’a menilai pihaknya belum tentu mengusung Rusman Emba ataupun Abu Hasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten Muna dan Buton Utara (Butur) tahun 2020 nanti.
Pasalnya, selama ini partai besutan Megawati Sukarno Putri itu selalu menggunakan metode survei dalam menentukan calon yang direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang.
Baca Juga : Tak Diusulkan, Peluang Lukman Abunawas Jadi Ketua DPD PDIP Sultra Tetap Terbuka
Kata Agus, untuk menentukan siapa calon yang akan diusung nanti tentu saja berdasarkan perolehan hasil survei. Sehingga partai berlogo kepala banteng itu akan memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk berkompetisi mendapatkan rekomendasi partai.
“Siapa elektabilitas paling tinggi dan diyakini bisa memenangkan pertarungan, maka itu bisa direkomemdasikan partai untuk maju sebagai calon kepala daerah,” kata Agus Sana’a, Minggu (19/7/2019).
“Tidak ada jaminan bagi mereka di Pilkada nanti akan didukung kembali. Dilihat dari tingkat elektabilitas kepuasaan masyarakat dengan pemerintahan saat memimpin. Kalau elektabilitas dan tingkat kepuasaan masyarakat rendah, maka partai akan mengambil keputusan lain,” imbuhnya.
Baca Juga : PDIP Sultra: Konfercab Momentum Strategis Hadapi Pemilu 2024
Kendati demikian, kata Agus, pihaknya tetap saja akan memprioritaskan kader partai yang akan ikut berkompetisi. Namun, jika hasil survei non kader mendapatkan elektabilitas 25 persen dan kader mendapatkan 20 persen, maka partai akan mempertimbangkan mendukung kadernya.
“Tapi kalau jarak survei itu terlalu jauh, misalnya 40 persen non kader dan 20 persen kader, maka pasti PDIP akan merekomendasikan non kader yang mendapatkan survei tinggi,” cetus Agus.
Mantan wartawan senior ini juga memastikan bahwa dukungan untuk Pilkada Muna dan Butur, mekanismenya akan melalui penjaringan DPC. Dimana pengurus tingkat kabupaten akan membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa pun untuk mendapatkan pintu partai. Hal ini juga berlaku bagi lima daerah lainnya yang menggelar Pilkada 2020.
“Nanti DPD melakukan penjaringan. Hasil dari penyaringan DPD ini akan diserahkan ke DPP yang akan memutuskan dengan berbagai proses dilakukan,” pungkasnya. (C)
Kontributor: Fadli Aksar
Editor: Abdul Saban
