ZONASULTRA.ID, LAWORO – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri akan melakukan mutasi ASN pada bulan Juni 2022 ini. Namun mutasi ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi.
Hal itu diungkapkannya saat ditemui di kantor Bupati Mubar, Senin (13/6/2022). Dia akan menata ulang sistem birokrasi yang ada di Mubar dengan mengacu pada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pengembalian pejabat eselon II yang di-nonjob, juga menindaklanjuti perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyetaraan jabatan dari struktural menjadi fungsional.
“Tugas saya sebagai Penjabat (Pj) Bupati tidak boleh melakukan mutasi. Tetapi atas izin Mendagri dan Gubernur Sultra, saya akan mengusulkan mutasi dalam rangka menindaklanjuti perintah undang-undang dengan mengembalikan pejabat yang di-nonjob, mengisi OPD baru dan penyetaraan jabatan,” kata Bahri.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengatakan sejauh ini ia sudah melakukan konsultasi kepada Mendagri dan Gubernur Sultra. Hanya saja, masih menunggu persetujuan dari Mendagri dan Gubernur Sultra untuk melakukan mutasi atau rotasi ini.
“Sekarang kami masih menunggu persetujuan dari Mendagri dan Gubernur Sultra. Kalau sudah disetujui kita akan melakukan mutasi. Insyaallah, secepatnya bulan ini kita laksanakan,” bebernya.
Dalam mutasi yang akan dilakukan nanti, kata dia, sesuai rekomendasi dari KASN akan mengembalikan pejabat yang di nonjob pada jabatan yang sama atau setara. Lanjut dia, tidak menutup kemungkinan pejabat yang telah definitif akan terkena mutasi.
“Jadi, mutasi ini kita akan kembali pejabat eselon II yang di-nonjob pada jabatan yang sama atau setara. Dan tidak menutup kemungkinan pejabat yang definitif akan kena juga, tergantung kinerja dan kompetensi masing-masing pejabat eselon sesuai hasil asesmen lalu,” ungkapnya.
Bahri menepis terkait beredarnya nama-nama pejabat yang akan menduduki jabatan strategis seperti pimpinan OPD. Yang pasti, isu yang beredar itu tidak benar.
“Saya akan percepat melakukan mutasi. Bulan ini saya akan laksanakan, karena kalau tidak dipercepat akan mempengaruhi serapan anggaran di masing-masing OPD,” tuturnya. (B)
Kontributor : Kasman
Editor: Muhamad Taslim Dalma
