ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pasangan calon kepala daerah (kada) perlu waspada dengan praktik politik uang (money politik) sebab sanksinya bisa dipidana dan juga didiskualifikasi dari pertarungan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.
Pimpinan Bawaslu RI Divisi Pengawasan Daniel Zuhron mengatakan, saat ini legal standing untuk menindaki sudah ada karena KPU telah menetapkan pasangan calon kepala daerah 24 Oktober 2016 lalu. Sebelumnya belum ada ketegasan soal pelanggaran karena masih sebatas bakal calon kada dan belum masuk masa kampanye.
Menurut Zuhron, memasuki masa kampanye dari 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017 ada banyak rambu-rambu yang perlu ditaati paslon. Saat ini panwas dipastikan akan tegas memproses pelanggaran kampanye dan daftar pemilih.
“Hukuman utamanya untuk politik uang adalah pidananya jalan dan administrasi pencalonannya dibatalkan. Poinnya paslon sebenarnya penuhi saja semuanya sesuai dengan aturan, jika melampaui dari itu, undang-undangnya sudah keras, radikal, dan pengawas pemilu juga sudah sangat terlatih,” kata Zuhron di Kendari, Rabu (26/10/2016).
Dia melanjutkan, mengenai pelanggaran pidana akan dikordinasikan di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan koreksi yang sifatnya teguran sampai sanksi diskualifikasi cukup ditangani Panwas dan KPU. (B)
Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Jumriati
