ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ratusan masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Masyarakat Sultra Bersatu (GeIMETAR) menggeruduk gedung DPRD Sultra, Kamis (12/9/2019). Mereka hendak menagih janji politik yang pernah diutarakan Gubernur Ali Mazi selama kampanye pada 2018 yang lalu.
Jenderal lapangan I GeIMETAR, Songo menyebut dinamika pemerintahan Ali Mazi – Lukman selama menahkodai Sultra satu tahun ini seperti sebuah rezim anti rakyat karena kurang mengakomodir kepentingan rakyat.
Sebutnya, Ali Mazi hanya memikirkan proyek yang bisa menguntungkan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan hal urgent yang dibutuhkan masyarakat Sultra hari ini.
Baca Juga : Ini Alasan AMAN Bangun RS Khusus Jantung
Contohnya, kata dia, mega proyek pembangunan Rumah Sakit Jantung dan jalan ruas Kendari – Toronipa. Dua proyek ini dinilai bukan menjadi skala prioritas masyarakat Sultra, apalagi sumber dana untuk pembangunan proyek tersebut merupakan dana pinjaman dari luar.
“Yang dipikirkan Ali Mazi saat ini hanya isi kantong, begitupun juga anggota DPRD Sultra. Mereka membuat kebijakan yang tidak pro kepada rakyat,” kata Songo saat melakukan orasi di gedung DPRD Sultra, Kamis (12/9/2019).
Orator Aliadin menyebut, Ali Mazi telah menyilat ludahnya sendiri. Sebab, ia telah mengingkari janjinya selama kampanye yang akan memperbaiki ruas jalan Landono – Angata (Konawe Selatan), ruas jalan Latoma – Uluiwoi (Kolaka Timur), ruas jalan Konawe – Konawe Utara, ruas jalan Muna – Muna Barat, dan ruas jalan Buton – Buton Utara.
“Saya mengajak Ali Mazi untuk diskusi, apa pentingnya membangun gedung DPRD Sultra dan kantor gubernur 17 lantai, sementara masih banyak ruas jalan provinsi yang rusak,” teriak Aliadin.
Ia juga meminta Gubernur Sultra konsisten dan profesional mengentaskan kasus dugaan kejahatan lingkungan dan kejahatan mafia di seluruh pertambangan di Sultra.
Sementara jenderal lapangan II Alfian Annas mendesak Gubernur Ali Mazi tidak sesukanya melakukan mutasi atau nonjob pejabat eselon II, III dan IV tanpa mencermati perimbangan dan jasa-jasa perjuangan pada saat seleksi pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 yang lalu.
Alfin meminta DPRD Sultra membatalkan usulan pinjaman dana sebesar Rp1,250 triliun. Sebab hal ini diduga hanya milik atau untuk kepentingan oknum-oknum tertentu.
Selain itu, ia juga meminta DPRD mengevaluasi serta menghentikan pembangunan mega proyek Rumah Sakit Jantung, gedung perpustakaan bertaraf internasional, serta pembangunan ruas jalan Kendari – Toronipa.
Baca Juga : Bangun Mega Proyek, Ali Mazi Bakal Ajukan Pinjaman Dana Rp1,19 Triliun
“Kami menilai anggaran tersebut masih bisa dimaksimalkan menciptakan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Sultra untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Setelah berorasi kurang lebih dua jam, ratusan massa aksi ini langsung ditemui oleh anggota DPRD Suwandi Andi, Syamsul Ibrahim, dan Firdaus Tahrir. Namun massa aksi menolak mendengar penjelasan dari tiga anggota dewan ini. Mereka hanya ingin bertemu dan berbicara dengan Ketua DPRD.
“Kami tidak mau mendengar penjelasan dari anggota, kamu hanya ingin mendengar dan berbicara dengan Ketua DPRD Sultra,” teriak massa aksi.
Terkait hal itu, Suwandi mengatakan bahwa Ketua DPRD Sultra lagi berada di luar wilayah. Mendengar perkataan Suwandi, massa aksi langsung melakukan penyegelan ruangan di gedung DPRD.
Aksi ini langsung dihalau oleh pihak kepolisian, sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan pihak kepolisian.
Setelah melakukan penyegelan, massa aksi langsung meninggalkan gedung DPRD Sultra kemudian menuju kantor Gubernur Sultra untuk menyampaikan tuntutan mereka ke Gubernur Ali Mazi. (b)
Kontributor : Ramadhan Hafid
Editor : Jumriati
