ZONASULTRA.COM,KENDARI – Polemik antar buruh yang terjadi di Pelabuhan Bungkutoko Kendari menuai reaksi dari Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ridwan Bae.
Ridwan Bae bersama Kepala KSOP Bungkutoko menemui para buruh kelompok TKBM Tunas Bangsa Mandiri yang bermalam di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pada kesempatan tersebut, Ridwan Bae meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat para buruh dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Ia mengatakan, bahwa para buruh ini mencari uang untuk makan sehari-hari, sehingga penting untuk memperhatikan mereka.
“Ini tidak bisa dibiarkan kita tonton karena para buruh butuh binaan dari pemerintah,” ungkap Ridwan Bae saat menemui buruh TKBM Tunas Bangsa Mandiri, Sabtu (26/02/2022).
Anggota DPR RI Dapil Sultra ini berharap, Pemprov Sultra segera mengambil langkah yang konkret. “Mereka saudara kita mereka anak anak kita, mereka adalah keluarga kita, olehnya itu, kita berikan kesempatan untuk hidup layak sebagaimana manusia yang hadir di dunia ini,” ucapnya.
Mantan Bupati Muna tersebut, menjelaskan, terkait persoalan tersebut telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Terdapat lima lembaga yang mengambil alih di antaranya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, dan juga KPK.
“Kelima ini mereka tidak boleh tinggal diam, dan tidak bisa untuk dibiarkan. Olehnya itu, kita harus berusaha bagaimana menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas,” tegasnya.
Sementara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kota Kendari Letkol Marinir Agus Winarto menjelaskan, Pelabuhan Bungkutoko terdapat TKBM bernama Tunas Bangsa Mandiri yang terpecah menjadi dua kelompok.
Pihaknya telah berupaya untuk melakukan mediasi tetapi langkah tersebut tidak mendapatkan hasil yang akhirnya kedua kelompok tersebut sampai sekarang belum selesai dan belum akur.
“Dengan datangnya kapal asing mereka rebutan untuk kerja dan ini menimbulkan potensi konflik, kita juga perlu ingat bahwa kapal asing merupakan representasi negara asing kalau sampai ada keributan di pelabuhan mereka akan mengadu ke komunitas maritim internasional dan yang akan mendapat nama jelek nanti nama kita Indonesia,” jelasnya.
Agus Winarto berharap para buruh TKBM ini bisa rukun dan menyelesaikan konflik yang terjadi agar mereka bisa kembali bekerja. (B)
Kontributor: Bima Lotunani
Editor: Muhamad Taslim Dalma
