Sempat Dihapuskan, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Sultra Kembali Diaktifkan

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sempat dihapuskan, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali diaktifkan.

Pengaktifan kembali itu disampaikan langsung oleh Wakil Guberrnur (Wagub) Sultra, Lukman Abunawas saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2020). Ia menyebutkan, keputusan Gubernur Ali Mazi untuk mengaktifkan kembali Biro tersebut disampaikan, usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sultra pada Senin 1 Juni 2020.

“Iya diaktifkan kembali oleh bapak Gubernur Ali Mazi, saya sampaikan pada pak Gubernur. Dan spotan beliau bilang, iya sampaikan ke Karo Organisasi untuk segera diaktifkan kembali Biro Kerjasama,” beber Lukman Abunawas.

Ia menyebutkan, alasan pertama pengaktifan kembali itu, lantaran Biro yang pernah di jabat oleh Harmin Ramba belum secara resmi dibekukan, baik dengan peraturan gubernur (Pergub) maupun struktur yang resmi.

Selain itu, wacana membentuk Biro Perlengkapan, tidak mendapat restu dari Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri).

“Boleh melakukan pembentukan biro perlengkapan, tapi nomenklatur namanya badan aset. Tapi, kalau kita bentuk badan aset, tentunya BPKAD akan turun status tidak bisa jadi badan. Kemudian alasan lain bentuk biro perlengkan tidak efektif dan efisian karena iya membawahi lingkup sekretariat saja, padahal bidang aset masih ada yang menata pemda dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Sehingga, lanjut mantan sekretaris pemerintah provinsi Sultra, pihak Kemendagri menilai pertimbangan pembentukan Biro Organisasi, belum efisien alias belum cocok. Dengan kembalinya Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, sambungnya, seluruh tunjangan-tunjangan Biro tersebut akan kembali dan dianggarkan pada anggaran perubahan.

“Jadi tunjagan dan TPP biro kerjasama akan dicairkan pada perubahan anggaran. Dan beberapa minggu lalu Karo Kerjasama pak Harmin Ramba dipanggil oleh Karo Organisasi, tentang hasil konsultasi dengan bapak Gubernur mengenai status Biro Kerjasama yang akan diaktifkan kembali. Alhamdulillah besoknya pak Harmin laporan ke saya tentang dipanggilnya oleh karo Organisasi,” tutupnya.

Sementara itu, Plt Karo Ortala Rahmat Hasan mengatakan, dengan diaktifkannya kembali Biro tersebut, maka pihaknya telah meminta BPKAD untuk memberikan anggaran.

“Kita sudah rapat dengan BPKAD akan dianggarkan di perubahan anggaran dan mereka ini tidak ada masalah, ketika dianggarkan jalan kembali. Jadi saya minta kepada BPKAD dianggarkan diperubahan sesuai perintah pimpinan,” tutup Rahmat. (b)