Setelah WDP, Bupati Konut Kini Target Raih WTP

Bupati Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin
Ruksamin

Bupati Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin Ruksamin

 

ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Usai meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu, kini Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) optimis bakal meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2018 mendatang.

Bupati Konut Ruksamin mengatakan, untuk target WTP pihaknya bekerja maksimal memperketat seluruh penataan aset di instansi-instansi baik itu berupa pekerjaan fisik, adminisitrasi hingga penyajian laporannya. Semua poin-poin tersebut harus sinkron sehingga apa yang disajikan jelas dan transparan.

“Saya optimis raih WTP. WDP kan sudah kita buktikan, sekarang kita terus genjot apa-apa saja yang menjadi syarat untuk meraih WTP. Saya inginkan pemberian WTP betul-betul murni sesuai hasil kerja kami,” kata Ruksamin di aula pertemuan Kantor Bupati Konut, Jumat (16/6/2017).

Mantan Wakil Bupati Konut ini mengakui pengelolaan aset dan administrasi menjadi kendala saat ini karena banyaknya aset daerah baik itu mobil atau motor yang berada di tangan orang-orang yang tidak jelas sebelum dirinya menjabat sebagai kepala daerah pada 2016 lalu. Terlebih persoalan administrasi yang selalu membuat daerah penghasil sawit dan nikel itu selalu mendapat disclaimer dari BPK.

(Baca Juga : Bertahun Tahun Disclamer, Konut Akhirnya Raih WDP Dari BPK)

“Pas saya menjabat sebagai bupati pelan-pelan saya tata kembali mulai dari pengelolaan keuangannya, dan Alhamdulillah itu terbukti dengan WDP yang kita raih. Untuk pengelolaan aset dan pekerjaan fisik saya sudah bentuk tim. Sekarang seperti kendaraan yang berada di luar itu secara bertahap sudah kita tarik,” terangnya.

“Dan untuk kendaraan yang berada di dinas-dinas saya juga sudah perintahkan untuk melakukan pendataan agar kita pastikan bahwa barang tersebut benar-benar berada di instansi itu. Kalau pengadaan kendaraanya berbeda dengan intansinya kita tarik dan serahkan sesuai jalurnya, kalau mau pakai harus buat surat pernyataan pinjam pakai. Saya inginkan semuanya bagus sehingga pemerintahan berjalan baik,” tutupnya. (B)

 

Reporter: Jefri
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini