ZONASULTRA.COM, BURANGA – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Akbar Tanjung menghadiri seminar kebangsaan yang digelar di kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (22/3/2018).
Seminar yang digelar Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Butur itu kerjasama Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dengan tujuan untuk menangkal paham radikalisme.
Selain Akbar Tanjung, seminar itu juga dihadiri oleh mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) IRJEN POL (Purn) Ansyaad Mbai, dan Bupati Butur Abu Hasan.
Dalam kegiatan ini, Akbar Tanjung menjelaskan banyak hal. Salah satunya yakni, hadirnya paham radikalisme, merupakan ancaman nyata bagi masa depan Negara Kesatuan NKRI.
“Sehingga oleh karena itu, harus dicegah, bahkan dilawan,” tuturnya, Kamis (22/3/2018).
Koordinator Presidium Kahmi Butur Harmin Hari menuturkan, pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila. Pihaknya ingin turut mengambil peran dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
“Ideologi Pancasila kita harus jaga. Suku kita sangat beragam, agama kita beragam, bahasa kita beragam, tapi kita diikat oleh NKRI,” tuturnya, Kamis (22/3/2018).
Sementara itu, Ansyaad Mbai menjelaskan, persoalan radikalisme bukan hanya lagi menjadi isu hangat di Indonesia, tetapi beberapa negara lain juga tengah memperbincangkan hal itu. Kata dia, isu radikalisme ini mulai mencuat dalam dua tahun terakhir. Setelah sebelumnya marak isu tentang terorisme.
“Kalau sekitar lima tahun yang lalu kita hanya bicara terorisme. Tapi sudah dua tahun terakhir, yang dibicarakan bukan lagi terorisme, tapi radikalisme. Pertanyaannya apa beda dua ini?, tidak beda. Terorisme anak kandung radikalisme,” ungkapnya.
Bupati Butur, Abu Hasan yang juga menjadi salah satu narasumber dalam seminar itu menyajikan materi tentang membangun daerah dengan spirit keislaman Rahmatan Lil Aalamin.
Salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini yakni dalam membangun bangsa tidak boleh ada dikotomi antara program pembangunan daerah dan program pembangunan nasional. Begitu pula membangun daerah, juga tidak boleh ada dikotomi wilayah.
“Membangun daerah adalah satu kesatuan wilayah, tidak boleh ada dikotomi wilayah, Buton Utara satu kesatuan wilayah,” kata Abu Hasan. (C)
