ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Tim yang diturunkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk investigasi dugaan desa fiktif masih berada di lima desa di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan mengatakan tim yang diturunkan belum kembali ke Jakarta.
“Tim kami saat ini masih ada di lima desa di Konawe. Hasilnya nanti akan kita publikasikan,” kata Nata Irawan di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Nata mengatakan, secara administrasi persoalan desa yang berada di Konawe sedang dikomunikasikan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDDT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pemerintahan Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Konawe.
“Kita sepakat bahwa istilah desa fiktif jangan ada kalimat seperti itu lagi. Kalimat desa siluman sebaiknya tidak,” lanjut Nata.
(Baca Juga : 2 Desa Fiktif di Konawe Diduga Masih Terima Dana Desa)
Pihaknya menuturkan bahwa desa tersebut adalah desa yang sedang dalam perbaikan administrasi. Adapun lima desa yang tengah diinvestigasi, Nata belum dapat merinci karena masih menunggu tim gabungan Kemendagri yang turun.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk mencapai desa tersebut hanya bisa dilalui menggunakan motor dan ditempuh dalam waktu 3-4 jam. Nata juga sudah menghubungi tim di lapangan namun terkendala dengan jaringan.
“Nanti kita lihat di lapangan hasilnya seperti apa, yang jelas keberadaan desa itu ada. Kalau orang bilang desa tidak ada orang, tentu kita mau lihat disebabkan apa, nanti tim yang menjawab,” ujarnya.
(Baca Juga : Soal Desa Fiktif, Polda Sultra Temukan 2 Desa Tak Berpenghuni di Konawe)
Kemendagri juga akan meninjau Peraturan Daerah (Perda) 7 Tahun 2011 yang digunakan untuk memekarkan 56 desa di Konawe. Nata mengatakan bahwa secara mekanisme sudah benar, namun pihaknya akan meneliti isi dari perda tersebut.
“Artinya dari kabupaten, provinsi, kemendagri benar, tapi isinya sore ini kami akan bahas dengan teman-teman provinsi termasuk polda dan polres, serta Kementerian Keuangan,” tutup Dirjen Bina Pemdes Kemendagri ini.
Pantauan awak zonasultra.id, Kepala Biro Pemerintah Provinsi Sultra Ali Akbar terlihat hadir di Kemendagri. (a)
