ZONASULTRA.COM,KENDARI- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggelar kegiatan sosialisasi perihal kepesertaan dan dialog kebangsaan, Jumat (3/5/2019) sore di Hotel Grand Clarion Kendari.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh mengungkapkan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan periode sosialisasi perihal pentingnya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain amanah undang-udang, hal ini juga menjadi penting dimiliki pekerja penerima upah dan bukan penerima upah (BPU).
“Soal sosialisasi itu tidak bisa berhenti, harus terus dilakukan karena buktinya selama ini ada yang tahu hanya mengenal istilah tidak tahu manfaat, ada yang tahu manfaat tapit tidak mengenal lembaganya bahkan ada sama sekali tidak mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harus terus disosialisasikan,” ungkapnya saat menggelar konferensi pers.
Saat ini, menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan sedang fokus menyasar pekerja BPU, pasalnya peserta dari BPU adalah potensi besar untuk digaet menjadi peserta jaminan sosial. Pasalnya BPU atau pekerja sektor non formal seperti tukang ojek, nelayan, petani memiliki resiko pekerjaan yang cukup tinggi dibanding sektor lain yang merupakan pekerja penerima upah seperti ASN, pegawai BUMN atau karyawan swasta.
(Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan: Pengusaha Harus Punya 5 Jantung)
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, La Uno menyebutkan, jumlah peserta dari pekerja penerima upah per tanggal 31 Desember 2018 berjumlah 153 ribu orang, sementara itu, pekerja BPU sebanyak 38 ribu orang serta pekerja jasa konstruksi 54 ribu orang. Sehingga total pekerja secara keseluruhan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan cabang Kendari adalah 245 ribu peserta.
“Angka ini hanya memenuhi 22 persen dari total angkatan kerja di Sultra sebnyak 1,2 juta pekerja. Jadi masih sangat kurang. Makanya sosialisasi dan jemput bola dari tim kita terus upayakan semaksimal mungkin,” jelasnya.
Kemudian mengenai dialog kebangsaan yang diikuti oleh pekerja dan perwakilan masyarakat yang berasal dari sejumlah kabupaten/kota di Sultra ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tentu untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia.
Selain itu, pasca pemilu 2019 konflik perbedaan pendapat dan pilihan dinilai cenderung dapat memecah bela bangsa. Sehingga pihaknya selaku perwakilan pemerintah pusat didaerah ikut berperab penting dalam menjaga kesatuan bangsa.
“Artinya kita sekali jalan kan, sosialisasi kepesertaan sebagai amanah undang-undang dan dialog kebangsaan untuk kepentingan umum,” pungkasnya. (a)
