ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini tengah menjadwalkan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) untuk mengganti Ketua DPW PAN Sultra Umar Samiun sebagai yang jadi tersangka KPK dan berada dalam tahanan.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Buton La Bakry mengatakan jika memang Muswilub merupakan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maka harus dijalankan. Sebab kebijakan DPP tidak mungkin dilawan.
“Saya tidak dalam posisi menolak atau menerima (pelaksanaan Muswilub), hanya saja kan Ketua DPW masih dalam proses hukum dan belum inkrah (berkekuatan hukum tetap), itu masih tahap penyidikan,” ujar La Bakry yang juga Wakil Bupati Buton di Kendari, Selasa (11/4/2017).
Umar Samiun yang juga Bupati Buton merupakan seorang kader PAN yang sudah berkontribusi membangun PAN di Sultra bersama Nur Alam selama hampir 20 tahun. Olehnya kata La Bakry, tidak etis bila ada upaya pergantian Umar padahal kasus hukum belum inkrah.
(Berita Terkait : Surat Instruksi DPP Sudah Diterima, PAN Sultra Jadwalkan Muswilub)
Saat ini, meskipun Umar tersandung masalah hukum namun DPW PAN Sultra masih bisa ditangani Ketua Harian DPW yakni Abdurrahman Saleh dan Kery Saiful Konggoasa. Menurut La Bakry, belum ada sesuatu hal yang luar biasa sehingga harus dilaksanakan Muswilub namun demikian instruski DPP haruslah ditaati. (B)
Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor: Tahir Ose
