Upsus Swasembada Pangan, Bakorluh Sultra Tingkatkan Kualitas Penyuluh

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Untuk meningkatkan kualitas penyuluh pertanian di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Sekretariat Badan Koordinator Penyuluh (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sultra mengadakan rapat koordinasi pengawalan dan pendampingan penyuluh bersama dengan para penyuluh dari 17 kabupaten/kota di Sultra. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu 4-5 Mei 2015 di Hotel Zenith Kendari.

Kepala Bidang Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia Bakorluh Sultra, Obed Bara mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program upaya khusus (Upsus) pemerintah dalam melakukan swasembada padi, jagung dan kedelai.
Selain meningkatkan kualitas tenaga penyuluh, kegiatan ini menurut Obed juga untuk mensinergiskan dan mensinkronkan berbagai program kabupaten/kota sehingga jika ada masalah yang ditemui bisa dibedah secara bersama.
Bakorluh Sultra, lanjut Obed juga akan memberikan pelatihan kepada 175 orang babinsa dan pelatihan teknis kepada 240 tenaga penyuluh di Sultra untuk mengawal jalannya upsus.
“Kita berharap sinergitas antara semua pihak untuk mendukung upsus bisa terjalin dengan baik. Dengan begitu upaya kita untuk terus meningkatkan produksi juga bisa tercapai,” ujarnya.
Meski Sultra telah berhasil swasembada padi, namun menurut Obed hal ini  harus tetap dipertahankan agar swasembada tersebut terus berlanjut.
Penyuluh Pertanian Sultra Masih Minim
Bakorluh Sultra mengakui keberadaan penyuluh pertanian di Sultra masih minim. Dari sekitar 2.000-an desa di Sultra, penyuluh pertanian yang tersedia hanya sekitar 1.198 orang yang terdiri dari tenaga penyuluh PNS sebanyak 706 orang dan tenaga harian lepas tenaga bantu (THLTB) sebanyak 492 orang. Padahal berdasarkan UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan, 1 desa harus dikawal oleh 1 orang penyuluh.
“Idealnya satu penyuluh untuk satu desa, di Sultra kita ada sekitar 2.000 lebih desa, tapi penyuluh yang kita miliki hanya 50% saja. Terkadang satu orang penyuluh harus mengurus tiga desa. Bisa kita bayangkan betapa beratnya kerja mereka,” kata Obed.
Belum lagi, tambah Obed ketersediaan sarana pendukung penyuluh untuk menjalankan tugasnya seperti sepeda motor juga tidak memadai. Penyuluh juga perlu tambahan dana operasional mengingat operasional Rp 400 ribu per bulan saat ini dinilai tidak cukup.
Menurut Obed, seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan, perekrutan tenaga penyuluh sudah diserahkan ke tiap-tiap daerah untuk melakukan perekrutan. Namun hingga saat ini, perekrutan yang dilakukan pemerintah Sultra dinilai belum maksimal.
“Sudah saatnya pemerintah daerah memikirkan perekrutan tenaga penyuluh pertanian agar tenaga penyuluh kita bisa terus bertambah jumlahnya,” harap Obed.
Tak hanya penyuluh pertanian yang dianggap kurang, penyuluh perikanan dan kehutanan juga terbilang paling minim. Penyuluh perikanan dan kehutanan di Sultra masing-masing 105 orang dan 82 orang saja. (Jumriati)