ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bombana bakal melibatkan Satuan Petugas (Satgas) Keamanan dari kepolisian dalam proses verifikasi dan validasi (Verifali) data warga miskin di Bombana pada tahun 2019 ini. Hal itu sabagai upaya mengantisipasi adanya manipulasi data dari pemangku jabatan di tingkat desa/kelurahan.
Kepala Dinsos Bombana, Andi Muhammad Arsyad mengatakan keterlibatan satgas dalam pendataan itu dianggap sangat penting untuk menyatukan persepsi terhadap data kemisikinan. Satgas yang dimaksud yaitu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keteriban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polres Bombana.
Terlibatnya satgas itu sebagai upaya menutup peluang bagi kalangan tertentu yang hendak memanfaatkan bantuan itu ke warga berstatus mampu secara ekonomi.
“Kami inginkan adanya transparansi terhadap data penerima bantuan sosial (bansos). Meskipun kami telah melakukan pendataan di lapangan, tapi masih ada riak-riak di masyarakat atas ketidakakuratan data yang kami miliki,” kata Andi Muhammad Arsyad usai menggelar rapat koordinasi di aula Mako Polres Bombana, Kamis (21/3/2019).
(Baca Juga : Tumpukan Sampah Merusak Pemandangan RTH di Bombana)
Arsyad menyebutkan terdapat beberapa jenis bantuan yang disalurkan ke warga miskin berupa bantuan beras sejahtera (rastra), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan bagi warga lanjut usia (lansia). Mayoritas bantuan tersebut bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
Data warga miskin yang diperoleh Dinsos saat ini disandingkan dengan data dari badan pusat statistik (BPS) Bombana. Data serapan dari Dinsos itu kerap dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk realisasi program bantuan berupa bedah rumah Baruga Moico yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selama ini, lanjut Arsyad, proses pendataan warga berkategori miskin dilakukan melalui sampel dari kecamatan dan desa. Data serapan tersebut menjadi acuan hingga dimasukkan ke pemerintah pusat.
“Teknik verifali yang kami lakukan saat ini masih saja dinilai kurang valid. Sebab, masih ada data kalangan warga miskin yang kami peroleh melalui temuan data dari Satgas. Kendala itu pun menimbulkan gejolak dan ada yang beranggapan jika ada manipulasi data dari kalangan tertentu di Bombana ini,” bebernya.
Meski begitu, Arsyad belum bisa menentukan total anggaran yang akan dimanfaatkan untuk melibatkan satgas dalam pendataan. Pihaknya akan menganggarkan keterlibatan satgas itu dalam pembahasan APBD perubahan pada pertengahan tahun 2019.
Menurut data serapan dari Dinsos Bombana, dari jumah 16.000 kepala keluarga (KK) data warga penerima bansos pada tahun 2018, kini tinggal sekitar 9.700 KK miskin sejak pertengahan tahun 2018 hingga maret 2019.
“Setelah satgas dilibatkan, kami pun akan turun langsung ke lapangan melakukan pendataan secara manual dengan menyasar tiga zona wilayah yakni Rumbia, Poleang dan Kabaena. Melalui cara ini, akan ada satu persepsi dan transparasi terhadap data warga miskin yang ada,” pungkasnya. (B)
Kontributor: Muhammad Jamil
Editor: Muhamad Taslim Dalma
