ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) berkoordinasi soal keikutsertaan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam program hibah air minum.
Central Project Manegement Unit (CPMU) Hibah Air Minum Direktorat Air Minum Direktur Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR, Dian suci Hastuti, mengatakan, program itu bertujuan menambah cakupan layanan air minum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Wakatobi.
Dikatakan, Kabupaten Wakatobi sudah mengikuti program ini dari 2017 sampai dengan saat ini. Tahun ini sudah terpasang 1.015 sambungan rumah (SR) bagi MBR. Saat ini pihaknya sedang dalam proses verifikasi.
Program ini, kata Dian Suci berbasis output. Jadi, setelah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wakatobi melakukan pemasangan SR, nanti akan diverifikasi berapa banyak yang dipasang.
“Apakah SR-nya tersebut sesuai spesifikasi, kemudian apakah bermanfaat, airnya sudah mengalir atau belum. Kalau misalnya memang sudah mengalir, itu akan kita berikan hibah. Tapi memang pemerintah daerah (Pemda) harus memberikan dana penyertaan modal untuk PDAM. Sebagai pembiayaan awal pemasangan itu. Nanti setelah diverifikasi hibahnya akan diberikan,” terangnya di kantor Bupati Wakatobi, Kecamatan Wangiwangi, Rabu (13/10/2021).
Kata dia, besaran penyertaan modal tergantung dari berapa SR yang akan dipasang. Kalau untuk tahun depan misalnya Wakatobi akan mengikutkan sekira 1.000 SR, penyertaan modalnya minimal Rp3 miliar karena satu SR dihitung Rp3 juta.
“Tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan bahwa peraturan daerah (Perda) penyertaan modal PDAM sedang dibahas. Harapan kami bisa segera terbit, dan bisa disahkan oleh DPRD sehingga itu bisa digunakan untuk tahun-tahun mendatang,” ucapnya.
Sementara Bupati Wakatobi Haliana berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyiapkan program hibah air minum perkotaan. Ia berharap dengan program ini seluruh masyarakat bisa tersambung dalam pelayanan air minum. “Kalau kita lihat di Wakatobi ini persentasi kita sekira 29 persen, masih cukup rendah,” ujarnya.
Namun hal itu, kata Haliana cukup dipahami karena Wakatobi terdiri dari kepulauan. Banyak pulau yang tidak terjangkau. Banyak pula pulau yang tidak memiliki sumber air yang cukup bagus. Selain itu, ada juga desa-desa yang berjauhan sehingga membutuhkan ketersedian jaringan, pipa induk untuk menjangkau sampai ke desa-desa terpencil.
Haliana mengaku siap jika salah satu persyaratan untuk mencairkan hibah bantuan tersebut harus ada perda tentang penyertaan modal di PDAM.
“Ini sudah kita ajukan kepada DPRD, dengan harapan DPRD bisa membahas lebih cepat supaya bisa selesai. Kemudian kita juga menyiapkan dana kurang lebih awalnya Rp3,4 miliar, karena hitungannya pada saat itu 1.218 SR yang diajukan oleh PDAM,” ungkapnya.
Namun setelah verifikasi, dapatnya 1.015 SR. Hibah itu akan diverifikasi ulang lagi, apakah 1.015 itu layak diberikan bantuan atau tidak. Sehingga pemda tetap menyiapkan dana kurang lebih Rp3 juta x 1.015. Nanti pencairan pada akhirnya juga sesuai yang diverifikasi oleh pihak kementerian.
Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menambahkan, semua pulau menjadi prioritas. Syaratnya pun ada, yakni bagi yang akan mendapatkan bantuan ini memiliki listrik di bawah 1.300.
“Jadi kalau teman-teman sudah memiliki listrik 1.300 ke atas, itu tidak layak lagi karena kriterianya adalah MBR,” ujarnya. (b)
Kontributor: Nova Ely Surya
Editor: Jumriati
