ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sebanyak 14 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari. 14 BEM itu di antaranya Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Sulawesi Tenggara (Unisultra), Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) dan Universitas Lakidende (Unilaki).
Pimpinan rapat 14 BEM Adi Maliano mengatakan, penolakan terhadap rencana masuknya ratusan pekerja asal Tiongkok itu, didasari atas pertimbangan sembilan hal yang telah disimpulkan dan disepakati dalam rapat koordinasi, Sabtu (20/6/2020).
Menurut Adi, memberikan restu kepada TKA masuk ke Sultra ini bertentangan dengan kondisi wilayah Bumi Anoa ini yang masih darurat pandemi Covid-19. Selain itu, mereka melihat saat ini banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada buruh lokal, namun pemerintah justru memberi kesempatan kerja bagi tenaga asing.
Ditambah lagi, alasan penolakan mereka yakni terkait syarat administrasi terhadap 500 TKA ini perlu dipertanyakan. Sebab, berkaca pada 49 TKA sebelumnya masuk bukan menggunakan visa kerja melainkan visa kunjungan atau komersial.
“49 TKA kemarin menggunakan visa jalan-jalan, buka visa kerja. Ini seharusnya sudah menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki. Pemerintah tidak konsisten, seharusnya kalau bisa pemerintah evaluasi dulu. Makanya kami tolak,” tegas BEM Unsultra ini dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (21/6/2020).
Baca Juga :
Pemprov Setujui Kedatangan 500 TKA di Sultra
Untuk menyuarakan penolakan itu, 14 BEM ini akan melakukan aksi demonstrasi dengan menduduki Bandara Halu Oleo, pada gelombang pertama kedatangan 156 TKA asal negeri tirai bambu, Selasa (23/6/2020) mendatang.
Hal itu bisa saja tidak dilakukan, lanjut Adi, jika Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menarik kembali keputusannya mengizinkan 500 TKA masuk dan membuat pernyataan penolakan. Tetapi, jika, keinginan mereka tidak diindahkan oleh Gubernur, maka mereka akan melakukan aksi demonstrasi.
“Tetap kita akan aksi, kalau tetap dipaksakan. Mungkin kita akan bergerak ke Bandara. Kita masih diskusikan bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan. Kita masih menunggu respon pemerintah sampai besok (Senin/22/6/2020),” pintanya.
Adi mengaku, sejauh ini sudah bertemu dengan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh. Kedatangan mereka itu untuk meminta komitmen penolakan terhadap masuknya TKA. Apalagi, ketua DPRD pernah menyatakan akan memimpin demonstrasi jika 500 TKA itu tetap dipaksakan masuk di tengah pandemi.
Adi menambahkan, tumpuan harapan terakhir adalah DPRD sebagai lembaga yang mewakili dan mendengarkan aspirasi rakyat. Sebab, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang lain sudah memberikan karpet merah bagi pekerja Taipan itu.
“Respon DPR berpegang pada penggunaan visa tapi tetap menolak. Kita menolak sama-sama dengan persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, di Bandara langsung kita suruh pulang saja. Terserah, kita mau bentrok, mau apa, sudah begitu mi. Ini kan negaranya kita,” pungkas dia.
Sebelumnya, Gubernur Sultra Ali Mazi menyetujui kedatangan 500 TKA asal Tiongkok itu. Dia menjelaskan 500 TKA yang akan didatangkan dua perusahaan raksasa yang bergerak di bidang pertambangan ini telah sesuai prosedur, mulai dari administrasi perizinan hingga protokol penanggulangan wabah virus corona atau Covid-19.
Ali Mazi menyebut, kedatangan 500 TKA ini akan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan di Sultra. Dampak yang paling cepat dirasakan adalah banyaknya tenaga kerja yang akan direkrut oleh kedua perusahaan tersebut. (a)
