ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Sudirman mengaku geram melihat sikap melempem yang ditunjukkan oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh yang tidak memberikan pernyataan soal penolakan terhadap rencana kedatangan sebanyak 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China itu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai sikap Ketua DPRD Sultra tersebut tidak bisa mewakili sikap kolektif kolegial seluruh anggota dewan Bumi Anoa. Sebab, tidak dilakukan secara paripurna bersama 45 wakil rakyat.
“Sikap Ketua DPR (Abdurrahman Saleh) itu bukan hasil keputusan bersama 45 anggota. DPR itu lembaga dengan pengambilan keputusan dilakukan melalui hasil rapat paripurna dewan,” tegas Sudirman melalui WhatsApp, Sabtu (20/06/2020).
Sudirman sendiri menegaskan, dirinya tetap menolak kehadiran 500 TKA China ke Sultra. Sikap tersebut merupakan bentuk komitmennya terhadap hasil rapat paripurna yang dilaksanakan Rabu (29/04/2020).
Jika 500 TKA asal Tiongkok tetap dipaksakan datang pada 23 Juni mendatang dan Abdurrahman Saleh tidak bisa memimpin demo penolakan, maka demi kepentingan masyarakat Sultra, ia menegaskan akan memimpin demontrasi besar-besaran tersebut.
“Kalaupun mereka tetap datang itu TKA tanggal 23 Juni, sementara Ketua DPRD Sultra tidak bisa pimpin, Saya yang akan ambil alih untuk pimpin demo tersebut,” tegas Sudirman.
Tak hanya anggota DPRD Sultra, perkumpulan pemuda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Pembela Demokrasi FORKOM-P3D Sultra bakal menggelar aksi demonstrasi. Pihaknya bakal mengerahkan 200 massa untuk menghalau 156 TKA di Bandara Halu Oleo, 23 Juni 2020 mendatang.
“Kami akan memboikot Bandara. Harga mati TKA China tidak boleh menginjakkan kaki di Sultra, tidak ada tawar menawar,” tandas Ketua Umum Forkom-P3D La Saharudin saat ditemui di Kendari, Sabtu (20/6/2020).
La Saharudin sangat menyayangkan sikap tidak konsisten pemerintah baik Gubernur Sultra Ali Mazi maupun Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh terhadap penolakan 500 TKA. Bahkan, menurut dia, pemerintah terkesan melakukan pembohongan publik.
“Sikap yang tidak konsisten yang ditunjukkan pemerintah sangat menyayat hati masyarakat. Sikap yang berubah-ubah itu sama saja membohongi publik, ketika pemimpin tidak bisa dipegang bicaranya, kepada siapa lagi rakyat berpaling,” keluh dia.
Mantan Ketua HMI Komisariat UMK ini masih menaruh harap kepada orang nomor 1 di Sultra. Dirinya meminta Gubernur Sultra untuk kembali menolak kedatangan TKA, mumpung saat ini TKA itu belum menginjakkan kaki di Sultra.
Sementara itu, Menejer HRD PT VDNI Ahmad Saekuzen mengatakan, akan tetap memasukkan 500 TKA China itu. Pihaknya, berasal lantaran sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan tidak ada alasan untuk menolak.
“Karena sudah ada izinnya, kenapa harus tidak datang. Penolakan di sini harus diliat lagi, apa alasan mereka menolak itu. Ini kan sudah melalui semua prosedurnya. Harusnya itu tidak ada alasan lagi untuk tidak memasukkan,” jelas dia saat ditemui di Kendari, Kamis (18/6/2020).
Baginya, kalau mendengarkan semua keinginan masyarakat seakan-akan mengabaikan aturan pemerintah. Selain itu, mengenai protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona, menurut dia, ratusan TKA ini akan menaati protokol kesehatan.
“Kalau kita mendengarkan semua seolah-olah kita bukan negara hukum lagi. Negara kita punya protokol terkait Covid-19, kedatangan mereka pun mengikuti itu, jangan TKA, kita saja yang di Indonesia mengikuti protokol kesehatan. Otomatis semua mereka mengikuti itu,” pungkas dia. (a)
