ZONASULTRA.COM, KENDARI – Advokat atau lawyer pasangan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkritisi penyelenggara pemilihan umum di Sultra, menyusul dengan adanya pemungutan suara ulang (PSU) pilgub.
Pasalnya, rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap tidak jelas.
“Banyak hal formal yang dilanggar. PSU ini apa yang disampaikan hanya berbentuk laporan saja. Kalau ada rekomendasi, mana rekomendasinya,” kata Muhamad Yusuf dalam keterangan persnya di Hotel Clarion Kendari, Sabtu (30/6/2018).
(Baca Juga : PSU Massal, AMAN Center Sebut Sebagai Modus Kecurangan)
Bawaslu dan KPU dalam hal ini dianggap mengesampingkan asas formal dalam penetapan PSU, karena KPU tidak melakukan verifikasi secara mendalam dan langsung melakukan pleno.
“Ini hanya laporan saja bahwa ada gembok yang rusak, nah ini laporan saja tanpa diverifikasi langsung pleno. Gampang sekali. Bagaimana kalau disemua daerah ada yang rusak dan meapor kebwaslu, bisa rusak pemilu ini,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Abidn Ramli menyayangkan sikap Bawaslu yang tidak mampu memperlihatkan seluruh rekomendasi panwas.
(Baca Juga : PSU Digelar Serentak 1 Juli 2018)
“Ada satu rekomendasi yang kita pegang, nah itu pun cacat hukum karena bunyi pasal yang ercantum dalam rekomendasi itu salah,” kata Abidin.
Terlepas dari itu semua, mereka tetap yakin Alimazi – Lukman tetap memenangi pilgub sesuai hasil hitung cepat. Alasannya karena selisih suara berdasarkan hitung cepat antara Alimazi dan kompetitornya Rusda Mahmud selisihnya 10 persen lebih.
“Sekalipun suaranya semua lari ke paslon lain, dia tidak akan mampu mengejar. Jadi ini pembelajaran saja bagi penyeenggara pemilu agar lebih baik kedepannya, terang Abidin Ramli. (B)
