ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar diskusi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa yang efisien, transparan dan akuntabel. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPR RI, Haerul Saleh serta para anggota BPK RI yang digelar di pendopo Rumah jabatan (Rujab) bupati Konsel, Senin (23/7/2018).
Dikusi itu melibatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat serta seluruh 336 Kepala Desa (Kades) di Konsel.
Bupati Konsel Surunuddin Dangga mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan penguatan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pengelolaan keuangan yang lebih baik ditingkat desa.
“Makanya kita datangkan BPK langsung dari pusat, hal ini sebagai upaya kita dalam memberikan pemahaman kepada para Kades yang lebih lagi, untuk meminimalisir kesalahan serta kekeliruan yang terjadi di desa dalam penataan keuangan anggaran di desa,” kata Surunuddin.
Sementara itu, anggota BPK RI yang diwakili oleh Harry Ashar Azis menjelaskan, pihaknya saat ini fokus melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan desa atas pengelolaan DD maupun ADD.
“Ditahun-tahun sebelumnya kita lebih mendekatkan, apakah desa menerima atau tidak anggaran itu, sekarang kita fokus pada anggaran itu, apakah dana yang ada, betul-betul dimamfaatkan sesuai dengan tujuan UU Dana Desa atau tidak,” ungkap Harry saat diwawancarai awak media.
Sementara anggota DPR RI diwakili oleh Haerul Saleh sebagai anggota komisi XI dari fraksi partai Gerindra. Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan pandanganya terkait eksistensi BPK dalam penataan pengelolaan keuangan desa.
Kata dia, BPK mesti memberikan edukasi serta pembinaan terhadap para Kades sebelum melakukan penindakan.
“Jangan takut membangun daerah. Ngapain kita takut kalau yang kita lakukan adala kebenaran, jangan takut, ditakut-takuti sama pemerintah apalagi ditakuti sama LSM, jangan takut. Gunakan uang itu sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Berkreasilah dengan uang itu,” tegasnya.
Menurutnya, posisi Kades, hampir sama dengan Bupati. Karena, sama-sama megengelola anggaran pendatan dan belanja yang sudah diamantkan oleh undang-undang.
Dia juga meminta, kedepan para Kades seharusnya bisa juga menjadi bupati.
Walau begitu, Haerul mengingatkan para Kades. Karena dengan potensi keuangan yang ada, mereka perlu banyak belajar mengelola keuangan agar tidak menimbulkan masalah dalam mengelola anggaran negara. (C)
Reporter : Erik Ari Prabowo
Editor : Abdul Saban
