ZONASULTRA.COM, BURANGA – Bupati Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), Abu Hasan kembali memberi penegasan kepada seluruh kepala desa di daerahnya perihal Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Kata dia, puluhan miliar ADD yang dikucurkan ke seluruh desa di daerah itu setiap tahun harus terkelola dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingatkan kepada kepala desa, program kerja kita harus berorientasi terhadap kesejahteraan,” tegas Abu Hasan saat mengunjungi desa Dampala Jaya, Kecamatan Kulisusu Utara, Senin (23/7/2018).
Menurut dia, setiap kepala desa mesti berpikir revolusioner. Sehingga, program kerja yang dilahirkan bisa tepat sasaran. Sebab, jika tidak, maka banyaknya dana yang digelontorkan, akan terkesan mubazir.
“Tidak bisa lagi kita bertahan dengan cara-cara kita yang lama. Kalau tidak ada cara baru yang agak sedikit revolusioner mengalokasikan anggaran, masyarakat kita akan sama saja ada Dana Desa dengan tidak ada dana desa,” tuturnya.
Abu Hasan mengingatkan hal yang juga mesti diperhatikan dalam menjalankan program kerja di desa. Beberapa diantaranya yakni pekerjaan fisik harus dikerjakan dengan cara padat karya. Begitu pula dengan potensi yang ada di desa, juga patut dikembangkan secara optimal. Terlebih jika berkaitan dengan program unggulan pemerintah daerah setempat.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih cermat dalam menentukan programnya. Menurutnya, salah satu program yang memiliki resiko cukup besar adalah simpan pinjam. Di mana, pengelolaannya harus membutuhkan manajemen yang mantap.
“Saya ingatkan, hati-hati gunakan dana Bumdes, untuk simpan pinjam. Karena kalau tidak bagus manajemen, pengelolaannya, jangan coba-coba main-main dengan koperasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kades Dampala Jaya, Haslan, mengungkapkan, pihaknya terus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya. Terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dengan padat karya, pihaknya pun sudah melakukan itu.
Bahkan kata dia, jika dibolehkan, beberapa pekerjaan proyek Pemerintah Daerah yang dibangun di desanya, seperti misalnya pembuatan irigasi, dikerjakan secara padat karya. Kalaupun tidak, ia berharap, untuk pekerja buruhnya sedapat mungkin melibatkan warga di desanya. (B)
