ZONASULTRA.COM, KENDARI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas menghadirkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kantor perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam acara Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama stakeholder dan masyarakat, Senin (20/8/2018).
Direktur Utama (Dirut) RSUD Bahteramas dr. Yusuf Hamra mengatakan, pelayanan merupakan faktor utama yang penting dari penyedia jasa kesehatan seperti rumah sakit. Sehingga menjaga dan meningkatkan pelayanan pasien wajib untuk dilakukan pihak rumah sakit.
Terkait FKP yang digelar hari ini, Yusuf menjelaskan telah menjadi kewajiban instansi penyedia layanan/jasa untuk mengadakan forum diskusi seperti ini guna mempersiapkan penyusunan RPJMD 2019-2023.
“Tema yang diangkat hari ini adalah perihal peningkatan rawat jalan pasien, tapi secara umum kita terima masukkan dari stakeholder,” kata Yusuf Hamra.
Sejumlah masukkan yang datang dari pasien adalah perbaikan sejumlah fasilitas dan pelayanan seperti kamar mandi, pengelolaan limbah B3, ketertiban administrasi saat mengantri di poli yang tersedia rumah sakit.
Masukan dan kritikan dari masyarakat tersebut dijadikan motivasi dan usaha memperbaiki pelayan publik. Dikatakan Yusuf semua akan dievaluasi, kemudian akan dicarikan solusi terbaik, agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan maksimal.
“Kami datangkan Ombudsman sebagai lembaga negara dan Biro Organisasi Provinsi Sultra instansi pemerintah untuk membentu kita menyaring semua informasi dan kritikan yang masuk sehingga dapat dicarikan solusi terbaik,” jelasnya.
(Baca Juga : Begini Cara RSUD Bahteramas Hadapi BPJS Kesehatan yang Suka Telat Bayar Klaim)
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra Masri Susilo menjelaskan, yang perlu menjadi perhatian adalah penyedia dan pengguna layanan harus sama-sama sadar menjaga dan meningkatkan pelayanan rumah sakit Bahteramas.
Ia mengharapkan masyarakat yang mendapatkan layanan kurang maksimal di rumah sakit harus menjaga diri untuk tidak mengadukan hal tersebut ke media sosial. Sebab, semua ada prosesnya. Yakni melalui lembaga Ombudsman dan layanan pasien yang disiapkan rumah sakit.
Selain itu, masyarakat juga harus mampu menjaga fasilitas rumah sakit agar fungsinya tetap maksimal.
“Meskipun kita tahu saat ini masyarakat banyak melakukan hal tersebut. Tapi kita mulai merubah ini dengan terus mensosialisasikan ke masyarakat bagaiaman prosedur pengaduan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan FKP ini turut dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sultra, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Halu Oleo (UHO), Lembaga Swadaya Masyarakat, media dan pengguna layanan atau pasien. (B)
Reporter : Ilham Surahmin
Editor: Abdul Saban
