ZONASULTRA.COM, RUMBIA-Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Bombana, Sulawesi Tenggara, setahun lalu masih sangat melekat di benak Bupati Bombana, Tafdil. Selain mengurasi energi dan biaya, PSU punya efek sosial dan psikologi. Dan Tafdil, tak ingin lagi peristiwa serupa terjadi saat Pemilu 2019 nanti.
“Yang paling kita harapkan adalah bagaimana kita mengantisipasi adanya PSU seperti tahun-tahun sebelumnya,” imbau Tafdil saat berbicara dalam acara deklarasi Pemilu Damai di Rujab Bupati Bombana, Minggu (16/9/2018).
Dalam acara yang dihadiri semua pihak yang terkait dengan Pemilu itu, Tafdil menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 yang terdiri dari Pilcaleg, Pilpres maupun pemilihan DPD sangat berbeda ketimbang momen Pemilu lainnya. Ia meminta semua pihak komitmen untuk menghindari PSU.
“PSU harus kita cegah dari awal. Caranya, para penyelenggara Pemilu harus mampu bekerja profesional dan konsisten melaksanakan setiap tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu dengan baik dan tepat waktu,” tutur Tafdil, yang harus berjuang melewati PSU hingga bisa terpilih jadi Bupati Bombana itu.
Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Bombana itu mengharapkan seluruh unsur pimpinan mampu menjadi mediator suksesnya Pemilu di daerah itu. Sebab, indikator suksesnya pemilu adalah sinergitas seluruh masyarakat tanpa membebani sepenuhnya ke pihak penyelenngara dan para penegak hukum.
Kapolres Bombana, AKBP. Andi Adnan Syafruddin menegaskan, pihaknya siap berkontribusi penuh terhadap pemilu 2019. Pihaknya berkomitmen akan memgantisipasi adanya politisasi identitas yang terdiri dari suku, adat ras dan agama (Sara).
“Konsep politisasi identitas merupakan salah satu pemicu terjadinya kerawanan dalam moment Pemilu. Karenanya, kami siap membackup seluruh kegiatan Pemilu di seluruh wilayah hukum Bombana,” tegas Andi Adnan.
Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat ini menyampaikan siap menurunkan 300 personel untuk pengamanan pemilu 2019. “Jika tidak cukup maka kami akan minta bantuan kendali operasi (BKO) dari Polda Sultra dengan kekuatan tiga peleton yang akan disebar di tiga zona wilayah di Bombana ini,”tutupnya.
Ketua KPUD Bombana, Aminuddin turut memberi saran agar seluruh stakeholder mampu membantu jalannya Pemilu 2019, utamanya dalam kepengurusan hak pilih Sebab, indikator adanya PSU kerap terjadi atas persoalan data pemilih.
“Kita harapkan semua stakeholder membantu kami menggenjot partisipasi pemilih. Sekarang yang kita lagi genjot adalah bagaimana meningkatkan jumlah pemilih melalui para calon pemilih yang telah memasuki usia cukup umur, kami belum bisa mendata kerana belum melakukan perekaman, apakah memang bisa diterbitkan KTP-nya atau tidak,” kata Aminuddin.
Ia berharap seluruh stakeholder mampu bersinergi dalam menggenjot partisipasi pemilib d daerah itu agar seluruh tahapan Pemilu bisa berjalan dengan baik. “Guna menyukseskan pemilu kami siap menerima saran dan kritikan seluruh masyatakat demi efektifnya pemilu di daerah kita,” tukasnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Panwaslu Bombana, Hasdin Nompo menegaskan pihaknya akan mewanti-wanti seluruh pergarakan yang berpotensi rawan menghambat jalannya efektifitas Pemiliu. Penekanan tetsebut di tujukan kepada seluruh ASN maupun Parpol yang diakuinya berpotensi rawan.
“Kita sudah wanti-wanti semua pergerakan khusisnya ASN dan Parpol. Kami tidak akan membiarkan ada yang melakukan pelanggaran yang berpotensi merusak efeftifitas yang menimbulkan PSU. Jadi, saya harapkan semua bisa bersinergi menyukseskan Pemilu 2019,:” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam deklarasi Pemilu damai di Bombana itu dihadiri Forkopinda, KPUD, Panwaslu, perwakilan Partai Politik (Parpol), Kejaksaan Negeri. Mereka berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu 2019.(B)
