ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Isu putra mahkota dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun lalu menjadikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kota Kendari cukup tinggi. Berdasarkan IKP yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Kota Kendari menduduki peringkat kedua dari dimensi kontestasi dengan skor 76.54 sebelum Kabupaten Butur Utara (Butur) yang mencapai 80.25.
“Kendari cukup rawan, kemarin lebih terkait kepada isu-isu putra mahkota,” ujar Ketua Bawaslu Sultra Hamirudin Uddu saat dikonfirmasi awak Zonasultra pada Rabu (26/9/2018).
Selain itu, isu yang dimainkan saat Pilkada Kota Kendari 2017 adalah persoalan putra daerah atau bukan. Termasuk demontrasi-demonstrasi ketidakpuasan atau dugaan penyelenggara yang tidak netral.
“Inilah yang coba dimainkan oleh tim-tim paslon pada Pilwali Kendari kemarin,” pungkasnya.
Pengalaman tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu. Namun pihaknya tetap akan melakukan identifikasi lebih lanjut terkait proses pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres).
“Kita akan melakukan identifikasi lagi, sehingga fokus pengawasan kita betul-betul bisa efektif untuk mencegah pelanggaran,” imbuh Hamirudin Uddu.
Dimensi kontestasi yang mengungkapkan bahwa Kota Kendari tinggi kerawanannya ditandai dengan skor tinggi yang dinilai dari tiga subdimensi kontestasi. Ketiga subdimensi yaitu hak politik terkait gender dengan skor 100% (kerawanan tinggi), representasi minoritas dengan skor 100% (kerawanan tinggi), serta proses pencalonan dengan skor 72.46% (kerawanan tinggi). (B)
