ZONASULTRA.COM,WANGGUDU – Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Raup, memastikan bantuan sosial (bansos) yang tersedia di instansi wilayah itu, tak ada campur tangan dengan urusan politik. Namun murni untuk masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Raup untuk menyakinkan masyarakat bahwa sistem kepemerintahan yang dipimpinnya bersama Bupati Konut, Ruksamin berjalan sesuai aturan, meski keduanya berbasis dari seorang politisi.
Dikatakan, donasi mulai dari beras, alat pertanian, perikanan, pupuk, bibit dan lain sebagainya betul-betul murni diberikan untuk masyarakat yang berhak. Sebagai penunjang aktivitas untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, bukan untuk partai politik atau figur yang mencalonkan.
Dijelaskan, bansos yang tersedia seperti di Dinas Sosial (Dinsos) mempunyai mekanisme aturan yang harus dipenuhi sebelum disalurkan ke masyarakat. Tak serta-merta hanya mencantumkan nama pejabat daerah terlebih partai politik.
“Seperti bantuan rawan pangan, sebelum diserahkan bantuannya terlebih dahulu kita kumpulkan data nama-nama masyarakatnya, KK dan jumlah jiwa. Disetujui Pemerintah Desa, BPD serta melampirkan dokumentasi lokasinya, ini juga dipantau langsung oleh tim instansi terkait. Jadi, bantuannya betul-betul tepat sasaran,”ujar mantan Ketua DPRD Konut ini diwawancari beberapa waktu lalu di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Konut.
Meski tak ada laporan terkait hubungan bantuan dan politik, ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan berita hoax yang mencantumkan bansos. Dan berharap kepada pihak Dinas yang berhubungan dengan masyarakat, agar betul-betul melakukan verivikasi data bantuan sebelum di salurkan.
“Sampai saat ini belum ada laporan. Semua berjalan sesuai aturan. Yah, kami harap berjalan baik hingga porses pesta demokrasi usai,”terangnya.
Di tempat terpisah Kadinsos Konut, Nafsahu, mengungkapkan jika isu pemanfaatan bansos di tahun-tahun politik menjadi salah satu sasara utama untuk dijadikan strategi. Namun, pihaknya tak mempersoalkan, karena sampai saat ini, instansi yang dipimpinnya itu masih tetap bekerja sesuai prosedur dan profesional.
“Kami membentuk tim pengawasan yang mengawal langsung bantuan di masyarakat. Hingga saat ini, laporan yang masuk baik dari Desa, Lurah dan Camat, donasi tersalurkan secara merata, tanpa ada unsur politik. Kalau itu ada, paling orang lempar isu saja,”ujarnya.
“Kan tidak mungkin kami biarkan masyarakat kita yang memerlukan bantuan tidak kita berikan, hanya karena di sangkutpautkan dengan politik. Kalau masyarakat mengamuk kami lagi yang di soroti. Silahkan pesta demokrasi jalan, kami juga sebagai pelayan masyarakat jalan sesuai atura,”kata Nafsahu kepada awak media di ruang kerjanya.
Selain itu, Kepala Desa (Kades) Andeo, Heti menyampaikan jika bantuan yang turun di wilayahnya sesuai aturan dan dibagi secara merata kepada yang berhak. Baik itu bantuan dari pemerintah maupun dana desa. (B)
Reporter: Jefri Ipnu
Editor : Kiki
