ZONASULTRA.COM, KENDARI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai bekerja menelusuri dugaan pelanggaran kampanye politik Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) saat jalan santai bersama masyarakat di lapangan SSDC eks MTQ Kendari, Sabtu (2/3/2019)
Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu menuturkan, pihaknya mensinyalir ada dugaan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan menggunakan fasilitas negara, yang diduga dilakukan oleh kepala daerah secara terstruktur. Pihaknya pun telah menginstruksikan seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Bumi Anoa untuk mendalami dugaan itu.
“Untuk mendalami kehadiran para kepala daerah dalam kampanye capres 01, khusus kaitannya dengan penggunaan fasilitas negara dan ada atau tidaknya mobilisasi ASN, kepala desa untuk menghadiri kegiatan kampanye,” ujar Hamiruddin Udu, via whatsapp, Senin (4/3/2019)
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kota Kendari Sahinuddin mengakui, pihaknya seperti staff, panitia pengawas kecamatan (Panwascam) telah melaporkan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan saat jalan santai Jokowi ke Bawaslu Sultra dalam rapat koordinasi di kantor Bawaslu Sultra Minggu kemarin, Minggu (3/3/2019)
Dari hasil pengawasan tersebut, lembaga pengawas pemilu itu, diintruksikan untuk secara bersama-sama yang dipimpin Bawaslu Sultra dalam waktu tujuh hari, melakukan Investigasi terhadap potensi-potensi dugaan pelanggaran.
“Terutama dugaan mobilisasi kades saat kegiatan jalan sehat, karena rata-rata kepala desa berasal dari luar Kota Kendari, sementara personel kami melakukan pengawasan kurang mengenali mereka, makanya dari dokumentasi yang telah kumpulkan, akan melibatkan Bawaslu kabupaten/kota untuk meneliti dokumen itu,” ungkap Sahinuddin di kantornya.
Sahinuddin menduga, agenda jalan sehat itu merupakan kampanye capres petahana. Karena kata dia, ada gambar citra diri, seperti nama calon presiden, nomor urut tergambar di baliho panggung utama dan gerbang garis start di lapangan SSDC eks MTQ hari itu.
“Peserta yang hadir juga mereka memakai atribut. Inilah yang kami identifikasi pada saat jalan sehat itu, banyak pejabat-pejabat daerah, kades. Kami masih dalam penelitian pada tiga agenda utama Jokowi, yakni jalan sehat, di TPI dan di GOR. Kami mengkaji mana yang pelanggaran dan mana yang tidak,” pungkas Sahinuddin. (a)
