ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra terus berupaya meningkatkan percepatan mutu pendidikan. Hal itu guna mendorong kenaikan akreditasi mutu pendidikan yang sebelumnya Sultra hanya berada di posisi 31 dari 34 provinsi di Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud Sultra, Asrun Lio menjelaskan Provinsi Sultra mendapat rapor merah hasil akreditasi mutu pendidikan pada 2018 dari pemerintah pusat. Olehnya Dikbud Sultra terus berupaya mengejar ketertinggalan tersebut.
“Kita masih sangat tertinggal, secara umum memang kualitas pendidikan diukur dengan 8 standar. Kita masih kurang pada 2 standar terakhir yakni sarana dan prasarana serta tenaga pendidik kita,” ujarnya ditemui awak media usai membuka Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Halaman Kantor Dikbud Sultra, Kamis (25/4/2019).
(Baca Juga : Potret Pendidikan Karakter di Era Milenial)
Menurut Asrun, saat ini sarana dan prasarana serta tenaga pendidik masih belum merata dan banyak yang belum memenuhi standar. Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Sultra dengan mengangkat honorer menjadi guru tetap non PNS.
“Itu adalah salah satu upaya kita, dan alhamdulillah saat ini sudah ada 3.750 guru yang kita angkat menjadi pegawai non PNS. Gajinya menggunakan APBD, dan ke depan kita berharap bisa mencapai 5.000 lebih guru,” terangnya.
Untuk diketahui, dalam peringatan Hardiknas yang dilakukan oleh Dikbud Provinsi Sultra, dirangkaikan dengan kegiatan lounching gerakan tanam pohon 1 Student 1 Tree (Satu pohon satu siswa). Dalam gerakan ini, Dikbud menggandeng Dinas Kehutanan, serta Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah Indonesia (Pusdaya) untuk turut menyukseskan gerakan penghijauan tersebut. (B)
Reporter : Randi Ardiansyah
Editor : Muhamad Taslim Dalma
