ZONASULTRA.COM, KENDARI – Perayaan ekspose satu tahun Ali Mazi-Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultra dan Fakultas Hukum Muhammadiyah Kendari.
Aksi yang digelar di halaman Hotel Claro Kendari, Kamis (5/9/2019) ini, menuntut Gubernur Sultra Ali Mazi untuk konsisten dalam menuntaskan dugaan kasus kejahatan lingkungan dan mafia di seluruh pertambangan di Sultra.
Dalam aksinya, massa sempat saling dorong dengan petugas kemanan dari pihak Kepolisian karena massa mendesak masuk ke dalam Hotel untuk bertemu Ali Mazi.
Baca Juga : Besok Setahun AMAN, Paparkan 3 Mega Proyek
Jenderal Lapangan Aksi, Eko Hasmawan Baso mengungkapkan, selama satu tahun kepemimpinan Ali Mazi-Lukman Abunawas banyak menghadirkan kebijakan yang minim kajian ilmiah. Serta jauh dari cita-cita perwujudan keadilan sosial, bagi seluruh masyarakat Sultra.
“Kita ketahui bersama beberapa waktu lalu telah dimulai pembangunan 2 mega proyek besar, yakni rumah sakit jantung dan jalan wisata toronipa. Kebijakan ini dianggap belum penting, karena kami menilai masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” terangnya.
Dia menilai, masuknya pertambangan di Sultra membuat banyak masyarakat tersisihkan. Salah satunya terlihat dari kasus Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
“Bahwa seharusnya dengan masuknya tambang, diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat sekitar tambang. Namun yang terjadi sebaliknya, masyarakat Wawonii dilarang mamasuki lahan tempat mereka bercocok tanam. Dikarenakan lahan mereka sudah masuk lahan pertambangan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, mereka juga menyesalkan rencana Ali Mazi yang ingin membangun gedung kantor DPRD Sultra, sementara masih banyak akses jalan di Kota Kendari maupun di daerah lain yang mengkhawatirkan.
Baca Juga : Bangun Mega Proyek, Ali Mazi Bakal Ajukan Pinjaman Dana Rp1,19 Triliun
“Kami meminta Gubernur Sultra untuk mengevaluasi serta menghentikan pembangunan mega proyek RS Jantung, kantor DPRD baru dan jalan wisata Toronipa, karena anggaran tersebut masih bisa dimaksimalkan untuk menciptakan keadilan pembangunan bagi masyarakat Sultra,” katanya.
Tidak hanya itu, massa juga mendesak agar Gubernur Sultra Ali Mazi mengoptimalkan pelayanan kemasyarakatan.
“Jika dalam waktu 5 kali 24 jam, tidak ada itikad perbaikan kebijakan yang di evaluasi Badko HMI Sultra. Maka kami akan melakukan aksi besar-besaran, menuntut Gubernur Sultra Ali Mazi mundur dari jabatannya,” tegasnya. (*)
Reporter: Randi Ardiansyah
Editor: Abdul Saban
Begini jadinya kalau dalam estafet pemimpin daerah terdapat EGO yang besar,
“Selalu enggan melanjutkan” dan “bangga luar biasa bila mampu membangun yang baru…”