ZONASULTRA.COM, KENDARI – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai Polri terkesan lamban dalam melakukan proses penanganan kasus meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Randi (21) dan Yusuf Kardawi (19) saat unjuk rasa di DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019).
Hidayatullah, salah seorang anggota KMS Sultra mengatakan delapan hari pasca demonstrasi berdarah itu, tim investigasi bentukan Mabes Polri belum mampu mengungkap siapa pelaku penembakan dan pembunuhan terhadap Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi.
(Baca Juga : Bawa Senpi Saat Demo, Enam Oknum Polisi Diduga Tembak Randi)
“Kita butuh komitmen kepolisian secara kelembagaan, baik dari nasional maupun daerah soal penanganan kasus ini. Kalau mengharapkan stabilitas keamanan, maka serius dalam penegakkan hukumnya. Kenapa stabilitas terganggu karena tidak tegak hukumnya,” ungkap Hidayatullah saat ditemui di Kendari, Jumat (4/10/2019).
Ia menyebutkan, lambannya kepolisian dalam bekerja membuat masyarakat sipil bertanya-tanya seperti apa sebenarnya progres, dan di mana kerja kepolisian yang terukur dalam penanganan kasus seperti ini. Dijelaskan, polisi harus melakukan akselerasi percepatan dalam penyelidikan kasus ini.
“Jangan main-main, jangan sampai urusan ini dibuat hilang karena waktu. Pelaku utamanya didapat tapi penindakan hukumnya lemah. Kami meminta hentikan semua upaya-upaya yang mendelegitimasi proses-proses ini supaya semua diungkap sesuai fakta hukumnya, kepolisian harus bekerja profesional,” tegasnya.
(Baca Juga : Mahasiswa dan Polisi, Tukar Bunga hingga Deklarasi Damai)
Selain itu, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra ini menegaskan, lambannya penanganan kasus ini membuat masyarakat kembali menghilangkan kepercayaan kepada institusi kepolisian. Maka, kata dia, Polri harus serius dengan menunjukkan progres penanganan kasus ini.
“Tindakan kepolisian sekarang harus menuju ke sana (progres yang jelas), sehingga masyarakat percaya. Forum ini terbentuk karena kita belum yakin ini sudah hari ke delapan, siapa tersangka, tidak ada, periksa sana periksa sini,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, pengacara korban, Randi, yang juga masuk dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Apri Awo SH mengatakan, enam oknum polisi yang dirilis Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sebagai terperiksa bukan menunjukkan sebagai tersangka penembakan. Pasalnya, ujar dia, tahapan pemeriksaan yang dilakukan tim investigasi Mabes Polri itu adalah proses etik, bukan proses penyidikan.
(Baca Juga : Tiga Hari Olah TKP, Polisi Temukan 3 Proyektil)
“Jadi mereka itu yang terperiksa dari 13 jadi 8, dan jadi 6 bukan proses siapa tersangka, tapi itu kan bicara etik. Ketika 26 terjadi tragedi mereka turun melakukan olah TKP. Jadi bukan mengarah pada tersangka, itu bukan kerja dari tim penyidik,” terang Apri.
Dia menambahkan, hadirnya forum ini untuk menuntut transparansinya proses investigasi kasus pengamanan demonstrasi yang dilakukan kepolisian, hingga mengakibatkan hilangnya dua nyawa dua putra asal Kabupaten Muna itu.
“Seolah-olah kita selalu dibumbui bahwa ada 13 nama menjadi 6, kami tegaskan bahwa itu bukan proses pro justitia. Masyarakat sudah mengklaim bahwa ini tersangka, jujur itu bukan tersangka, tersangka hari ini di Polda belum ada,” tutupnya.
Oleh karena itu, KMS yang terdiri dari beberapa organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan antara lain PWNU, PW Muhammadiyah, JaDI Sultra, Walhi, LKBH Universitas Muhammadiyah, Alumni UHO, Alumni Unsultra, KAHMI dan PMII mendesak tim investigasi Polri agar secepatnya menyelesaikan proses penyelidikan ini hingga menetapkan tersangka penembakan. (a)
