ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Bupati Muna Barat (Mubar) L.M Rajiun Tumada mengaku terkejut sekaligus bersyukur mendapat penghargaan Indeks Kelola 2019 dari Katada Insight Center (KIC). Mubar menjadi salah satu pemenang penghargaan pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbaik kategori Kesejahteraan Outcome.
“Alhamdulillah atas penghargaan ini. Saya juga kaget, ini kan penilaian dari Kementerian Keuangan melalui Katadata yang melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya,” kata Rajiun saat ditemui di acara Malam Penghargaan Indeks Kelola 2019 di Ballroom Theatre XXI Djakarta, Kamis malam (28/11/2019).
Rajiun menuturkan sebagai kepala daerah berupaya memberikan apa yang menjadi bagian dari pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Uang negara harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Mubar Raih Penghargaan DOB Berpredikat Baik
Tak ada kiat-kiat khusus Bupati Mubar ini untuk mendapatkan penghargaan bergengsi dari KIC. Rajiun hanya melakukan kerja-kerja meningkatkan kesejahteraan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun bidang-bidang yang menunjang kesejahteraan masyarakat.
“Dari sisi pendidikan saya kira kita sudah mulai skala nasional. Dari APBD kita alokasikan 10 persen untuk pendidikan, 20 persen kesehatan, dan sisanya adalah hal yang menyangkut kesejahteraan,” imbuh Rajiun.
Dalam pendidikan, Rajiun juga memberikan seragram gratis kepada siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Untuk kesejahteraan guru non PNS, Rajiun juga memberikan insentif setiap bulannya.
Secara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mubar, Rajiun mengklaim hasilnya luar biasa. Termasuk penurunan tingkat kemiskinan. “Tingkat kemiskinan ini betul-betul kita turunkan dan bagaimana juga pemberdayaan masyarakat ditingkatkan,” pungkasnya.
Baca Juga : Mubar Masuk Enam Besar Pengelola APBD Terbaik se-Indonesia
Sebagai informasi bahwa KIC berhasil menjaring 64 kabupaten dan kota di Indonesia yang berprestasi dalam mengelola APBD. Indeks kelola merupakan sebuah metode untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaa APBD untuk pembangunan daerah. Metode pengukuran indeks ini merupakan hasil kerjasama KIC dengan panel ahli ekonomi ekonomi independen dari Universitas Gajah Mada (UGM) Elan Satriawan, Rimawan Pradiptyo dan Gumilang Aryo Sahadewo.
Penilaian efektivitas pengelolaan anggaran daerah terdiri atas tiga komponen yaitu administratif, kuantitatif dan kualitatif. Komponen administratif meliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau hasil audit APBD oleh BPK, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.(b)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Abd Saban
