ZONASULTRA.COM, KENDARI – Hari Bakti (Harbak) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan hari peringatan yang jatuh setiap tanggal 3 Desember. Yang melatarbelakangi peringatan ini berawal saat 74 tahun yang lalu, tepatnya 3 Desember 1945, sebanyak 21 pegawai PU bertugas menjaga gedung Departemen PU di Bandung yang sekarang bernama Gedung Sate.
Mereka harus berjuang menghadapi serangan pasukan sekutu. Tujuh dari pegawai PU harus gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka yakni Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu, dan Soerjono. Kemudian, nama mereka dikenang sebagai Pahlawan Sapta Taruna.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Haeruddin C Maddi mengatakan tahun ini tema sentral hari bakti PUPR mengusung SDM unggul, infrastruktur maju yang artinya ini sejalan dengan semangat membangun negeri. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), setiap tahun BWS Sulawesi IV Kendari bertanggung jawab mengelola anggaran yang dititip pemerintah pusat untuk membangun jembatan, waduk, bendungan, saluran irigasi, pembenahan kawasan pemukiman serta penyedian air baku bagi masyarakat.
“Semangat bakti PUPR ke-74 ini kan senada dengan usia kemerdekaan negara kita, dan perjuangan pahlawan saat melawan sekutu membuat semangat juang membangun terus kita jalankan,” kata Haeruddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (2/12/2019).
Selain itu, melalui peringatan Harbak tersebut pihaknya melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari senam bersama, peresmian kantin, pekan olahraga dan seni serta kegiatan sosial pembersihan aliran sungai.
Arah Pembangunan 2020
Tahun 2020 BWS Sulawesi IV Kendari akan mengelola anggaran diatas Rp1 triliun, yang mana tahun 2019 kemarin hanya sekitar Rp800 miliar. Hal ini menjadi bukti bahwa Sultra menjadi salah satu daerah yang diperhatikan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur.
Terutama kelanjutan pembanguan Bendungan Ladongi, Kolaka Timur (Koltim), kemudian pembanguan Bendungan Ameroro yang tahun ini sudah dilakukan proses lelang dan tahun depan proses konstruksi siap dilaksanakan Selanjutnya rehabilitasi multiyears bendung Wawotobi, penanganan objek pantai dalam mendukung objek wisata seperti di Kabupaten Wakatobi, Buton dan Muna.
Pemenuhan kebutuhan air baku, pengerjaan sistem pengendalian banjir di kota Kendari serta pengerjaan proyek-proyek kecil lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Iya 2020 ini kita mulai mengerjakan sejumlah perencanan tahun 2019 kemarin, apalagi pascabanjir pemerintah konsen untuk melakukan pengendalian dampak, bisa dilihat dari anggaran kita yang kita kelola tahun 2020 naik,” ia menjelaskan.
Bahkan tahun depan project berbasis kemasyarakatan yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) juga akan kembali bergulir di 200 desa yang ada di Sultra dengan nilai dana yang bergulir sekitar Rp150 juta per desa.
Haeruddin mengatakan bahwa program ini memberikan dampak yang bagus terhadap percepatan pembanguan di desa apalagi ini melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setempat, di mana penunjukkannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR. Dengan begitu sasaran dari porgram ini benar-benar tepat sasaran. Yang pada akhrinya dikatakan Haeruddin bahwa program padat karya itu akan bergulir penuh dan ketemu dalam satu sistem.
Sinergitas dengan Pemerintah Daerah
Dalam menjalankan tugas, BWS Sulawesi IV Kendari pun tak melupakan koordinasi dengan sinergitas bersama pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi sebagai penguasa wilayah dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan di daerahnya masing-masing.
Pasalnya, ia mengakui pihaknya hanya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah atau perpanjangan tangan dari PUPR untuk membangun di Sultra. BWS Sulawesi IV sendiri memiliki kewenangan terhadap dua sungai yang ada di Sultra sedangkan sisanya merupakan kewenangan Pemprov.
“Pertanyaan apakah kita tidak bisa masuk ke kewenangan Pemda tentu bisa. Tapi, disinilah peran tadi koordinasi dan sinergitas karena biar bagaimana pun yang mengetahui kebutuhan adalah pemerintah setempat. Kami hanya siap membantu bila dibutuhkan dan selama ini itu berjalan dengan baik,” Haeruddin menegaskan.
Sejauh ini, ia mengakui bahwa BWS Sulawesi IV Kendari selalu dilibatkan oleh kepala daerah yang ada di Sultra termasuk Gubernur Sultra Ali Mazi untuk meminta masukan mengenai arah pembangunan infrastruktur di Sultra.
Pengelolaan Anggaran
Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi hal yang penting, agar bagaimana anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin untuk membangun. BWS Sulawesi IV Kendari sendiri setiap tahunnya selalu dilakukan audit secara berkala dari inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPK RI sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
Permintaan dalam hal audit pun dapat dilakukan atas keinginan dari BWS, ini sebagai bentuk menjaga transparansi penggunaan anggaran. Apalagi, saat ini keterbukaan informasi menjadikan masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pembangunan serta adanya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan membuat pelaksanaan anggaran benar-benar lebih baik lagi.
Haeruddin pun berharap dengan peringatan Hari Bakti PUPR ke-74 ini dapat menjadi ajang untuk menyegarkan kembali kekuatan pasukan BWS Sulawesi IV Kendari melalui kegiatan yang sifatnya kebersamaan dan sederhana. Tidak dipungkiri bahwa saat bekerja, mereka harus berpencar di seluruh wilayah Sultra dan momen ini dapat menjadi ajang berkumpulnya mereka untuk menjaga kebersamaan dan silaturahmi antar pegawai.
“Ibarat pasukan kita kumpul untuk menyusun strategi mengadapi perang, dan saya sendiri berusaha untuk selalu bersama mereka dalam kegiatan hari bakti ini. Saya ikut lomba juga walaupun gak ikut saya tetap berusaha ada di lokasi acara,” ujarnya. (Adv)
