ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Rasyid, walk out alias memilih meninggalkan ruang rapat saat DPRD Sultra melakukan pembahasan terkait jasa pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD setempat, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kendari, BPJS Ketenagakerjaan, Prodia Kendari dan PT. Optima Rapha Medika, di ruang rapat Sekretariat DPRD Sultra, Rabu (14/1/2019).
Rasyid walk out saat pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra Muh. Endang mempersilahkan kepada pihak BPJS Kesehatan Kendari untuk menjelaskan sosialisasi pelayanan kesehatan kepada anggota dewan. Dalam rapat ini, BPJS Kesehatan Kendari diundang sebagai salah satu calon penjamin kesehatan anggota legislatif Sultra.
Anggota Komisi II DPRD Sultra ini mengatakan, walk out dari ruang rapat sebagai bentuk kekecewaan terhadap buruknya manajemen pelayanan kesehatan dan mekanisme pelayanan BPJS terhadap masyarakat secara nasional dan khususnya di Sultra.
Selain itu, forum rapat tersebut hanya membahas jaminan kesehatan anggota DPRD, tidak membahas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Sultra secara keseluruhan.
“Ini adalah bentuk protes saya sebagai perwakilan masyarakat Sultra terhadap BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Makanya saya harus keluar dari ruang rapat. Kenapa, karena yang dibicarakan hanya menyangkut polis kesehatan anggota dewan, bukan persoalan polis kesehatan masyarakat Sultra,” kata Rasyid sembari meninggalkan ruang rapat.
Politikus PKS itu, membantah walk out dari ruang rapat karena tidak sepakat terhadap rapat tersebut, hanya saja dirinya tidak mau mendengarkan penjelasan pihak BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebab ia menilai pelayanan kesehatan dari dua instansi ini sangat buruk.
Menurutnya, masyarakat yang menggunakan polis BPJS, selalu dianak tirikan. Bahkan ia mencontohkan beberapa kasus yang didengar dan dilihatnya.
“Kita tau persis dimana banyak kasuistik yang terjadi. Teranyar kemarin ada kawan saya, anaknya kelainan jiwa dan membawanya ke rumah sakit jiwa (RSJ). Rumah sakit mau urus, tapi begitu dilihat polis nya adalah polis BPJS, langsung diberikan syarat harus mengurus rekomendasi dari dokter BPJS supaya dapat pelayanan dari rumah sakit. Begitu naif dan hinanya kita sebagai masyarakat Indonesia harus di nomor duakan dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan. Apa harus meninggal baru diurus,” ujar Rasyid dengan nada kesal.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kendari, Alamsyah tidak mempersoalkan sikap dan kritikan dari Rasyid terhadap BPJS. Menurutnya, kekecewaan anggota dewan adalah bagian dari menyalurkan aspirasi masyarakat.
“Kami terima, itu sebagai masukan bagi BPJS Kesehatan. Ke depan, kita akan lebih baik lagi dalam rangka perbaikan pelayanan,” kata Alamsyah saat ditemui setelah rapat selesai. (b)
