ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) terus dilakukan. Pemerintah daerah (pemda) di wilayah cakupan Kepton maupun pemerintahan induk, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melengkapi syarat-syarat adminisitratif untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kendati demikian, pemekaran Kepton masih terhambat lantaran keran moratorium pemekaran belum dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggota DPR RI asal Sultra, Hugua mengatakan bahwa saat ini kunci pemekaran Kepton tergantung di Senayan dan Istana.
Baca Juga : DPD Desak Jokowi Teken Desertada Agar Kepton Mekar
Hugua menuturkan bahwa DPR, dalam hal ini Komisi II dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan rapat dengar pendapat membahas soal DOB. Ia telah menanyakan kepada Mendagri terkait Peraturan Pemerintah (PP) Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan PP Penataan Daerah yang menjadi dasar pemekaran suatu daerah.
“Moratorium ini kita akan cabut, bilamana RPP-nya (rancangan peraturan pemerintah) jelas. Selama RPP ini belum ditandatangani, jangan harap mekar besok,” kata Hugua saat ditemui di Senayan, Kamis (23/1/2020)
Untuk pemekaran Kepton, Hugua menjamin bahwa persyaratan administrasi telah selesai. Namun demikian, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu regulasi. Legislator ini masih menunggu sikap pemerintah.
“Kuncinya sekarang bukan di Sultra atau di Kepton, tapi di Jakarta. Karena ini komitmen antara Senayan dan Istana,” imbuh mantan Bupati Wakatobi ini.
Baca Juga : Ali Mazi Terus Upayakan Pemekaran Kepton
Oleh sebab itu, Hugua meminta semua pihak untuk tidak bermanuver politik terkait pemekaran Kepton. Perjuangan pemekaran Kepton dilakukan oleh semua pihak yang menginginkan kesejahteraan masyarakat.
Dia memastikan semua pihak turut bekerja dan memiliki peran sesuai porsinya masing-masing. Sebagai wakil rakyat Sultra, Hugua berkomitmen memperjuangkan pemekaran Kepton di Senayan. (B)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Muhamad Taslim Dalma
