ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hado Hasina meminta kepada pemerintah kabupaten/ kota, untuk mengunakan aspal Buton dalam memperbaiki jalan di Bumi Anoa ini. Permintaan itu disampaikan Hado Hasina, saat menggelar ngobrol kita (Ngoki) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di kantor Dinas Enegeri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Senin (27/1/2020).
Dalam kesempatan itu, Hado mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pemerintah di Sultra untuk tidak menggunakan aspal Buton, sebab sejumlah negara luar dan beberapa daerah di Indonesia telah lebih dulu menggunakan aspal Buton untuk pembangunan jalan raya.
“Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan aspal sendiri, makanya saya minta pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/ kota agar mengunakan aspal Buton ini,” pintanya.
Ia menjelaskan, setiap tahunnya penjualan aspal Buton mencapai 150 ribu ton, namun masih ada beberapa daerah di Sultra tidak menggunakan aspal Buton. Katanya, di luar kebutuhan negara harusnya di Sultra juga harus menjadi diprioritas dalam kebutuhan aspal Buton ini.
(Baca Juga : Pengelolaan Aspal Buton Bakal Masuk dalam KEK)
“Padahal ada kabupaten di Sultra yang menggunakan aspal Buton 100 persen, seperti kabupaten Buton dan kabupaten Buton Utara (Butur). Nah kita berharap, daerah-daerah lain ini bisa mengikuti, memanfaatkan aspal produk sendiri,” harapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Sultra, Buhardiman, mengaku saat ini pihaknya terus mendorong penggunaan aspal Buton di Sultra. Terlebih Pemerintah Provinsi (Pemporv) Sultra telah membuat peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2016 tentang pemanfaatan aspal Buton.
“Kita berharap Perda itu yang sudah di tetapkan Pemprov Sultra, untuk di tindaklanjuti semua kabupaten/ kota dalam hal ini Dinas PU Bina Marga. Harapan kita setiap tahun semua paket-paket pengerjaan jalan di kabupaten/ kota itu menggunakan aspal Buton sebagai bahannya,” terangnya.
(Baca Juga : Lima Ribu Ton Aspal Buton, Diekspor ke China)
Selain itu, Pemprov Sultra juga telah menekankan pada 41 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal di Buton, untuk meningkatkan suplai produksi aspalnya. Sebab, selama ini dari 41 IUP aspal yang di Buton, hanya 6 IUP yang rutin melakukan produksi.
“Kita mengimbau untuk melaksanakan kegiatan produksi aspal, jangan lagi punya IUP tapi tidak produksi artinya menghalangi orang yang ingin produksi. Kita sudah warning di pertemuan di 2019 yang lalu, bagi pemegang IUP yang tidak berproduksi, akan kita laporkan ke Gubernur untuk di evaluasi. Kalau tidak bisa di optimalkan akan di cabut IUP -nya,” tegasnya.
Untuk tahun 2019, sambungnya, produksi aspal di Buton dari 6 perusahaan yang beroperasi mencapai 200 ribu ton. Sementara di tahun-tahun sebelumnya, jumlah produksi bisa mencapai 300 ribu ton. Hasil-hasil produksi tersebut, kebanyakan dikirim ke luar daerah Sulawesi seperti Jawa, hingga ke luar negeri seperti Cina. (a)
