ZONASULTRA.COM, LASUSUA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai masyarakat Kolaka Utara (Kolut) sangat kental dengan politik uang saat adanya pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu disampaikan saat Bawaslu menggelar sosialisasi produk hukum tentang pengawasan Bawaslu pascapemilu di salah satu hotel Lasusua, Sabtu (8/2/2020).
Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan kegiatan sosialisasi produk hukum Bawaslu tersebut bertujuan untuk mensosialisasi produk hukum terbaru untuk merespon dinamika politik di mana peraturan bawaslu selalu ada perubahan dari waktu ke waktu. Olehnya itu dirinya menganggap penting dilaksanakan di Kolut karena isu politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masuk kategori tinggi setiap pemilu maupun pilkada.
Baca Juga : Bawaslu Kolut Segera Tertibkan APK Capres yang Dipasang di Pohon
Sejauh ini pihaknya telah mendapat laporan dan informasi bahwa ada beberapa calon kepala daerah dan calon anggota DPRD main uang untuk merebut simpati masyarakat. Namun hal itu susah untuk ditemukan karena mereka memakai metode bervariasi seperti transfer, dan ada yang titip uang di suatu tempat, sehingga itu sangat rumit dibuktikan.
“Kita dengarkan informasinya politik uang di Kolaka Utara tinggi, tapi susah ditemukan secara pembuktian karena berbagai metode mereka jalankan,” ujar Hamiruddin kepada zonasultra.id usai membawakan materi.
Lebih lanjut dia jelaskan, produk hukum terbaru tersebut sangat penting diketahui oleh masyarakat. Pihaknya akan terus mengawal persoalan ini dan masyarakat akan terus diberikan pemahaman dan pengetahuan bahwa dampak politik uang itu sangat merugikan untuk kepentingan jangka panjang.
Baca Juga : Bawaslu Kolut Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis
Dirinya mencontohkan, ketika masa pemilu tiba seseorang maju dengan modal uang dan masyarakat memilih bersangkutan. Dampaknya kesejahteraan masyarakat itu akan diperhatikan karena yang terpilih merasa sudah bayar saat pemilihan.
“Akibat dari politik uang kita bisa melihat dampaknya kepada kepala daerah atau anggota DPRD yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi untuk menyampaikan aspirasi atau amanah masyarakat akan terpilih dan cenderung akan memikirkan dirinya sendiri,” terangnya. (C)
Kontributor : Rusman
Editor : Muhamad Taslim Dalma
