ZONASULTRA.COM,WANGGUDU-Asmadin resmi terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Karang Taruna Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) masa kerja 2020-2025. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum Konut ini terpilih secara aklamasi dalam rapat musyawarah Temu Karya Daerah (TKD) yang berlangsung di Ibu Kota Kabupaten Konut, Wanggudu pada Kamis (27/2/2020).
Mendapat amanah sebagai pimpinan umum, Asmadin menyatakan siap membangun organisasi Karang Taruna di wilayah Bumi Oheo itu menjadi lebih baik dan maju. Sehingga, memiliki nilai manfaat untuk masyarakat dan daerah serta dapat mensingkronisasikan visi-misi program kerja bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Konut.
Tugas dan fungsi Karang Taruna selaku penyelenggara usaha kesejahteraan sosial. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Untuk selanjutnya pasca pemilihan ini, kita kembali konsolidasikan ke semua pengurus mulai tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Selama ini kan karang taruna kita di Konut fakum, inilah yang kami dorong untuk kembali bangkit menciptakan terobosa-terobosan baru untuk daerah dan masyarakat,”katanya dikonfirmasi, Jumat (28/2/2020).
Disampaikan, pihaknya juga segera melakukan verifikasi terkait keanggotaaan, atribut dan aset-eset yang ada seperti, kantor. Selanjutnya, merumuskan program kerja mulai jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Tentunya dengan kepengurusan yang baru ini kami ingin memperdayakan Organisasi Karang Taruna menjadi lebih baik dan eksis mulai tingkat desa sampai kabupaten. termasuk kita menata ulang kepengurusannya untuk selanjutnya di lakukan proses pengukuhan,”terangnya.
Pria bergelar magister pendidikan ini menambahkan, Karang Taruna merupakan organisasi yang berdiri di bagan pemerintah. Anggaran kegiatannya, melekat di APBD. Olehnya itu, pihaknya juga segera melakukan koordinasi ke instansi terkait seperti, Dinas Koprasi dan Dispora guna membahas program kerja yang bakal dilaksanakan. (b)
