ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah setempat terkait keterlambatan pembayaran gaji ASN pada Februari 2020 ini, di Gedung DPRD Konsel, Senin (2/3/2020).
Rapat tersebut dihadiri 25 anggota DRPD Konsel, dua di antaranya dari unsur pimpinan wakil ketua. Sedangkan pihak pemerintah daerah diwakili oleh asisten, staf ahli, kepala badan keuangan dan aset daerah (BKAD) serta badan perencanaan pemerintah daerah (Bappeda).
Baca Juga : DPRD Konsel Soroti Perusahaan Tambang Ganti Rugi Rp20 Ribu ke Warga
Rapat tersebut berlangsung cukup lancar. Wakil Ketua I DPRD konsel, Armal membuka pertanyaan awal terkait penyebab keterlambatan dibayarnya gaji para pegawai lingkup pemerintah setempat.
Menyahuti pertanyaan itu, Kepala BKAD Konsel Sahlul menjelaskan bahwa penyebab utama keterlambatan gaji lantaran tidak seimbangnya antara uang yang masuk dan keluar.
“Karena adanya pengeluaran yang harus kita biayai kegiatan tahun 2019 dan kebutuhan di awal tahun 2020. Inilah yang membuat uang yang masuk dengan keluar tidak seimbang,” kata Sahlul.
Oleh karena itu pihaknya berinisiatif sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk pembayaran dua bulan gaji PNS dialihkan untuk membiayai dana rutin, seperti kebutuhan kantor agar roda pemerintahan di Konsel bisa berjalan lancar.
Selain itu, sebagian DAU juga digunakan pemerintah setempat untuk membiayai utang jangka pendek, seperti retensi kegiatan tahun 2019 yang belum dibayarkan termasuk membiayai persiapan tahapan pilkada yang menelan anggaran hingga Rp5 miliar.
“Jadi uang yang masuk sebagian kita sedot untuk membayar semua kebutuhan itu,” paparnya.
Baca Juga : Mutasi Jabatan Jadi Catatan Penting DPRD Konsel untuk Bupati
Ketua Komisi III DPRD Konsel Herman Pambahako tidak sepakat dengan penjelasan dari kepala dinas keuangan. Menurutnya keterlambatan itu disebabkan karena tata kelola keuangan yang lemah. Dirinya bahkan tidak yakin bulan depan bakal kembali berjalan normal.
Sahlul pun berjanji Maret mendatang siklus keuangan daerah sudah bisa kembali normal. Ia juga menegaskan bahwa untuk pembayaran gaji bulan Februari telah terbayarkan, setelah surat panggilan RDP DPRD diterima pihak BKAD setempat. (b)
Kontributor: Erik Ari Prabowo
Editor: Jumriati
