ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua menyebut realisasi anggaran tambahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 belum maksimal. Ia pun menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan secara detail kepada Menteri Keuangan terkait kebutuhan pilkada di tengah pandemi Covid-19.
“Harusnya pendekatan lobi dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lebih dulu sebelum masalah anggaran dibahas di RDP (rapat dengar pendapat) karena penyelesaian masalah anggaran tidak mungkin tercapai di RDP,” kata Hugua saat melakukan RDP Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu RI dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2019 hingga 2020 serta persiapan Pilkada serentak 2020, Kamis (25/6/2020).
Hugua mendesak pemerintah, KPU dan Bawaslu agar serius dalam menggelar Pilkada 9 Desember nanti, khususnya dalam penyiapan anggaran tambahan yang diperlukan. Sebab, kata Hugua hal ini berpengaruh pada kualitas demokrasi.
“Jika penyelenggaraan pilkada tidak berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas juga. Jika pemimpin tidak berkualitas akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas juga, antara lain masalah ekonomi dan kemiskinan,” terang mantan Bupati Wakatobi ini.
Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19, maka anggaran sebelumnya sebesar Rp14,98 triliun berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seluruh Indonesia kini tidak cukup lagi. Dari NPHD sebanyak Rp14,98 triliun tersebut telah digunakan Rp5,78 triliun untuk pentahapan pilkada sebelum adanya Covid-19 dan sisanya Rp9,2 triliun yang dipending untuk realokasi anggaran Covid-19. Pada rapat sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui pencairan anggaran tambahan Pilkada sebesar Rp 1,02 triliun. (B)
