ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Masker dan hand sanitizer dapat dijadikan alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa pelaksanaan pilkada merupakan momentum yang tidak bisa dipisahkan dengan penanganan pandemi Covid-19.
“Pilkada serentak 2020 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan gerakan bersama melawan Covid-19 dengan menggerakkan mesin-mesin pemerintahan dan komponen strategis kemasyarakatan lainnya di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (26/8/2020).
Tito mengimbau para pasangan calon kepala daerah agar mencantumkan gambar dan/atau nomor pasangan calon dalam alat peraga kampanye, baik melalui masker dan hand sanitizer. Dengan begitu selain pasangan calon dapat mensosialisasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, juga mendorong pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing melalui penggunaan masker dan hand sanitizer secara masif.
Tito juga menekankan agar upaya ini dilakukan secara terus menerus dan masif dengan melibatkan dan mengaktifkan tim sukses dan para pendukung setiap pasangan calon.
“Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada, yaitu 9 tingkat provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Kalau dari 548 provinsi dan kabupaten/kota, jumlah 270 daerah itu adalah separuhnya, kalau separuh daerah semua bergerak dalam penanganan pandemik Covid-19, maka otomatis akan bisa menstimulasi 278 yang tidak melaksanakan pilkada” jelas Tito.
Kendati demikian, pilkada juga dapat menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 jika terjadi kerumunan. Oleh sebab itu kata dia, harus diatur secara benar agar upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dapat dilakukan secara maksimal. Pilkada diharapkan sebagai momentum memperkuat mesin untuk penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Tito ingin kemampuan penanganan pandemi Covid-19 menjadi salah satu indikator kapasitas para calon kepala daerah. Menurutnya, untuk membuktikan kualitas calon pemimpin yang sebenarnya adalah ketika krisis, bukan pada saat aman dan damai.
“Sehingga kita mengharapkan mesin daerah bergerak, biarkan masyarakat memilih pemimpin yang mampu menangani krisis” pungkas mantan Kapolri ini. (B)
