ZONASULTRA.COM, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah (pemda) se-Sulawesi Tenggara (Sultra) dan jajaran Direksi serta Komisaris Bank Sultra guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pertemuan dilakukan secara tatap muka di Ballroom Hotel Claro, Kendari, Selasa, (10/11/2020).
Hadir Direktur Umum merangkap Plt. Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latif menyampaikan kinerja Bank Sultra mengalami peningkatan Tahun 2020 ini. Setelah 20 tahun, pengelolaan kas daerah Kota Kendari akhirnya kembali dikelola oleh Bank Sultra berikut pengelolaan gaji seluruh pegawai pemda.
“Aset Bank Sultra tumbuh sebesar 19,5%, penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 20,6%, penyaluran kredit tumbuh 8,09% dan terakhir, laba bersih sampai Oktober 2020 mencapai Rp358 Miliar,” papar Abdul.
Abdul menuturkan bahwa hal ini berdampak positif pada pemda karena distribusi laba bersih lebih dari setengahnya untuk dividen atau pemegang saham, sisanya untuk cadangan dan jasa produksi. Pihaknya juga memastikan akan menjaga kepercayaan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dengan baik.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terpasang sebanyak 1.040 alat rekam pajak di seluruh wilayah kabupaten dan kota Sultra. Terbanyak ada di Kota Kendari sebanyak 464 alat.
“Bank Sultra berharap terus dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah,” ujar Abdul.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kendari Nahwa Umar memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan daerahnya untuk meningkatkan PAD. Dari tahun 2016, tambah Umar, Kota kendari sudah melakukan upaya penerapan optimalisasi PAD. Namun demikian perhatian dari wajib pajak masih kurang.
“Pemasangan alat dilakukan pada pertengahan 2019 dan telah memberikan dampak baik pada nilai PAD yang masuk,” kata Umar.
Untuk menambah minat masyarakat pada hotel-hotel di Kota Kendari, akan dikeluarkan perwali untuk menggunakan instrumen lagu daerah. Selain itu, untuk beberapa restoran baru langsung dilakukan pemasangan alat perekam pajak online.
Merespon penjelasan Nahwa Umar, KPK mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan alat rekam pajak yang sudah terpasang secara konsisten. Pemda harus selalu melakukan monitoring dashboard alat rekam pajak, rekonsiliasi data serta melakukan pelaporan potensi dan hasil analisa capaian pendapatan daerah secara periodik.
KPK juga menekankan pentingnya program pencegahan korupsi di Bank Sultra agar pimpinan dan pegawai memiliki proteksi diri. Harapannya, pimpinan dan pegawai dapat terhindar dari ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan menyimpang dan selalu memelihara sikap antikorupsi.
Koordinator Wilayah VII KPK, Bahtiar Ujang Purnama meminta agar kehadiran KPK yang melakukan koordinasi supervisi sebagai tambahan kekuatan mendorong jalannya program pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sultra, dimanfaatkan dengan baik.
“Kendala dan hambatan mungkin ada, tapi jangan menyurutkan semangat rekan-rekan pemda dan Bank Sultra untuk melakukan inovasi mencegah korupsi. Lupakan cara-cara lama dan jawab tantangan yang ada dengan sinergi,” ujar Bahtiar.
