ZONASULTRA.COM, KENDARI – Buruh Pelabuhan Kendari mengamuk dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di DPRD Povinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (27/1/2021).
Kericuhan tersebut disebabkan buruh yang tidak terima dengan penyataan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sultra Hado Hasina yang mengatakan ada pihak lain yang berlawanan dengan tuntutan dari parah buruh.
Hal itu ia ucapkan saat menjelaskan teknis pengelolaan dan penataan pelabuhan dalam rapat bersama buruh. “Ada sekelompok Mahasiswa yang mendukung pemindahan kapal di pelabuhan Kendari,” kata Hado dalam rapat tersebut.
Sontak kalimat itu menyulut emosi serikat buruh yang hadir dalam ruang rapat dan salah satu buruh langsung berdiri menghampirinya.
“Harusnya bapak memikirkan kondisi emosional buruh sebelum mengeluarkan pernyataan yang bisa memancing emosi,” pungkas buruh itu.
Beruntung pihak kepolisian berhasil mengamankan situasi dan langsung membawa peserta rapat untuk keluar meninggalkan ruangan.
Untuk diketahui, RDP tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari aksi unjuk rasa buruh menolak pemindahan kapal kayu Wawonii dari terminal Pelabuhan Kendari ke terminal Pelabuhan Kapal wanci, yang dilakukan pada Senin (22/1/2021). Dalam rapat itu turut dihadiri Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari dan pihak Pelindo IV Kendari.
Waktu itu, salah satu perwakilan buruh, Sarman mengatakan pengambilan keputusan secara sepihak atas pemindahan terminal kapal kayu Wawonii tanpa melibatkan para buruh dinilai merugikan banyak pihak.
Menurutnya, bukan hanya buruh yang akan merasakan dampak negatif dari kebijakan tersebut. Tetapi juga para pedagang sekitar yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas kapal yang bersandar di Pelabuhan Kendari.
“Apabila kapal kapal itu dipindahkan maka sama saja memutus sumber penghidupan kami. Terlebih, selama ini orang tua bisa membiayai sekolah semua anak-anaknya karena bekerja di pelabuhan,” ungkap Sarman saat ditemui di lokasi unjuk rasa.
Selain itu, dia juga mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Pasalnya, dulu di sekitar wilayah Pelabuhan sering terjadi kekacauan antar kelompok masyarakat yang ditengarai akibat permasalahan ekonomi. (a)
Penulis: M9
Editor: Ilham Surahmin
